Suara.com - Kabar dikeroyoknya pegiat media sosial Ade Armando saat hadir di tengah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022) mendapat respons dari pengunjuk rasa yang menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.
Massa yang berada di Kawasan Patung Kuda justru bersyukur atas kejadian tertsebut.
Kabar tersebut kali pertama disampaik orator dari mobil komando. Ia mengaku mendapat kabar dari media sosial jika Ade Armando babak belur usai dikeroyok massa di depan Gedung DPR.
"Saya mendapat kabar bahwa seorang Buzzer Istana (Ade Armando) babak belur," teriaknya kepada massa demonstran.
Teriakan itu disambut sorak massa pengunjuk rasa. Sang orator kemudian langsung mengucap syukur dengan suara lantang.
"Alhamdulillah," teriak orator.
Untuk diketahui, selain di Kawasan depan Gedung DPR RI, massa yang terdiri dari berbagai elemen juga menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda.
Tuntutan mereka juga hampir sama dengan massa di DPR RI, yakni menolak penundaan pemilihan umum 2024 yang berdampak terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Berdasarkan Pantauan Suara.com, Ade Armando tiba-tiba menjadi bulan-bulanan sekelompok orang yang berada di lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa. Akibat aksi kekerasan itu, tampak Ade Armando babak belur.
Baca Juga: Ade Armando Digebuki dan Sempat Ditelanjangi Massa, Warganet: Kualat!
Diduga keributan itu terjadi ketika Ade Armando didatangi sekelompok orang. Tampak, terjadi dorong-mendorong ketika Ade Armando berada di tengah-tengah demonstrasi.
Ade Armando sebelumnya mengaku hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa di gedung DPR RI.
Berdasarkan pantauan Suara.com tampak datang dengan menggunakan kaus berwarna hitam. Ia mengaku akan mendukung aksi mahasiswa jika yang dituntut penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode.
"Saya tidak ikut demo. Tetapi saya mantau dan saya ingin menyatakan mendukung," kata Ade ditemui di lokasi.
Ade mengaku mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukannya amandemen UUD 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden.
"Kalau isu yang kan sekarang jadi kacau ya isunya, ada isu turunkan Jokowi, walupun kemudian dibantah ya oleh BEM SI tapi kalau isunya meminta agar dibatalkan amendemen saya rasa mayoritas bangsa setuju ya, dan saya menyatakan persetujuan juga terhadap itu," tuturnya.
