Suara.com - Chief Technology Officer dan Founder dari Dattabot, Imron Zuhri mengungkapkan big data dapat digunakan dalam mengambil kebijakan publik. Namun di Indonesia antar lembaga/kementerian masih sering terjadi perbedaaan data.
"Sebagai contoh, pemerintah dapat melihat data yang dikumpulkan melalui aplikasi peduli lindungi untuk mengecek mobilitas masyarakat serta penyebaran Covid-19 saat ini. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat," kata Imron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4/2022).
Di Indonesia permasalahan yang sering terjadi perbedaan data antar instansi terkait. Sebagai contoh, kata Imron, data kementerian berbeda dengan data Badan Pusat Statistik/BPS.
"Untuk itu, mengecek kembali asal muasal data menjadi penting. Setiap instansi tersebut juga perlu untuk bekerja sama untuk menentukan data mana yang akan digunakan. Bagi publik, jika terjadi data yang berbeda, maka gunakanlah data yang paling mendekati realitas" ujarnya.
Menurutnya, infrastruktur teknologi tidak menjadi persoalan yang besar bagi Indonesia. Karena hal tersebut bisa diupayakan dan telah banyak ahli.
"Persoalan yang paling penting dan mendasar adalah bagaimana data tersebut dapat transparan kepada publik. Contohnya, transparan tentang bagaimana data tersebut didapatkan," kata dia.
Imron melanjutkan selain masalah transparansi, persoalan lainnya adalah data harus sesuai prinsip interoperabilitas atau bisa dibagipakaikan. Menurutnya banyak kementerian atau lembaga yang hanya menyimpan data tanpa menjalankan prinsip dibagipakaikan dengan pihak lain dalam membuat suatu kebijakan.
Imron berharap bahwa penting untuk publik teredukasi terhadap data. Hal ini penting agar publik tidak mudah terprovokasi dengan data yang salah.
"Bahwa istilah 'data is oil' itu dianggap salah. Karena, data menjadi seperti komoditi. Padahal, data seharusnya gratis dan dapat dinikmati oleh setiap orang. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah data is air," ungkapnya.
TERPOPULER
