Suara.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih yang dibayar jemaah haji tahun 2022 sebesar Rp39,8 juta.
Hal ini disampaikan Yaqut usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
"Biaya perjalanan ibadah haji rata-rata per jemaah disepakati sebesar Rp39.886.009. Ini meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa," kata Yaqut.
Yaqut menjelaskan, Bipih merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH. Komponen lain dari BPIH adalah biaya protokol kesehatan sebesar Rp808 ribu per jemaah.
Komponen ketiga dari BPIH adalah biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar Rp41 juta per jemaah. Sehingga total BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp81,7 juta per jemaah.
Pada tahun 2020, Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata Bipih senilai Rp35,2 juta. Artinya, ada selisih dengan penetapan Bipih 2022.
Meski demikian kata Yaqut, selisih itu tidak dibebankan kepada jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M. Penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi Virtual Account.
"Jadi bagi calon jemaah haji tunda berangkat yang telah melunasi pada tahun 2020, tidak akan diminta menambah pelunasan. Karena ini dapat ditanggulangi dengan alokasi Virtual Account," papar Yaqut.
Dia menuturkan, semua pembahasan BPIH yang dilakukan Pemerintah dengan DPR menggunakan asumsi kuota 50 persen.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Putuskan Biaya Haji 2022 Sebesar Rp 39,8 Juta
"Asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH adalah sebanyak 110.500 jemaah atau sebanyak 50 persen dari kuota haji tahun 2019," tutur dia.
"Ini terdiri dari kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang," sambungnya.
Ketua Umum GP Anshor itu menegaskan, meskipun kuota yang digunakan merupakan angka asumsi, tetapi ini sekaligus menjadi target pemerintah.
Yaqut menuturkan hingga hari ini Pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Pemerintah optimis, pada musim haji tahun ini kita bisa memberangkatkan jemaah meskipun belum dalam jumlah normal, tapi optimal. Dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik," katanya.
