Suara.com - Sejumlah massa perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang melakukan aksi unjuk rasa diterima melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, Kamis (21/4/2022). Massa mewanti-wanti DPR dan pemerintah agar benar-benar mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, para perwakilan massa yang melakukan audiensi keluar dari dalam Gedung DPR RI sekira pukul 17.20 WIB.
Juru Bicara GEBRAK, Nining Elitos yang memimpin para delegasi perwakilan massa langsung naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil audiensinya.
Nining mengatakan, aksi kali ini menemui tantangan yang sangat besar dimana sebagian massa yang akan bergabung justru disekat dan dijegat aparat. Namun menurutnya, hal itu tak menggentarkan semangat yang telah tiba di depan Gedung DPR RI.
"Kita tahu realitas kondisi objektifnya bagaimana kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat seharusnya menjalankan apa yang menjadi mandat rakyat Indonesia untuk memastikan perlindungan, kesehatan, pendidikan kesejahteraan untuk rakyat bukan untuk segelintir orang," kata Nining di lokasi.
Menurutnya, massa tidak akan berdiam diri meski mendapatkan berbagai macam tantangan tersebut. Ia mengatakan bahwa kenyataannya kekinian pemerintahan Jokowi-Maruf gagal mensejahterakan rakyat.
"Apa kah kita mau berdiam diri? Tentu tidak. Kita akan terus melakukan perjuangan perlawanan kepada diapapun kekuadaan yang tidak berpihak kepada rakyat," tuturnya.
"Bahwa rezim Jokowi-Amin gagal mensejahterakan rakyat," sambungnya.
Nining menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah poin tuntutan dalam audiensi tersebut. Utamanya soal pembahasan revisi UU Pembetukan Peraturan Perundang-undangan atau P3 yang dianggap bagian kelicikan untuk mengakali UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kedua, menyampaikan penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan ketiga kita meminta koruptor-koruptor diadili," tuturnya.
Lebih lanjut, Nining tak berpanjang lebar. Ia memberikan ultimatum atau wanti-wanti kepada DPR dan Pemerintah agar menjalankan dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Jika tidak, maka menurutnya jangan salahkan jika rakyat kembali turun ke jalan.
"Kalau DPR hanya formalitas jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Tapi ketidakseriusan kepada DPR kita ingatkan agar hati-hati," tandasnya.
