Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perintah Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM) yang terus memberi arahan agar lelang proyek dimenangkan pihak-pihak tertentu.
AGM kini sudah menjadi tersangka kasus suap barang dan jasa serta izin lahan di Pemkab PPU. Keterangan tersebut digali penyidik antirasuah setelah memeriksa saksi Kasubbag Pengelolaan PBJ Pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU Abdul Halim, PNS pada Subbag PBJ Kabupaten PPU Agus Purwito dan Karsono.
"Dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan dugaan adanya arahan terus menerus oleh tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) untuk mengkondisikan kegiatan lelang proyek agar memenangkan kontraktor tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (22/4/2022).
Sedangkan, saksi lainnya yakni karyawan honorer Budi Setiawan dan Muhammad Ramli serta Anggota Polri Pariyanto ditelisik mengenai sejumlah identitas pihak tertentu yang digunakan untuk kepemilikan tanah atas perintah Bupati AGM.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penggunaan identitas pihak tertentu untuk kepemilikan tanah atas perintah tersangka AGM (Abdul Gafur Masud),"imbuhnya
Dalam kasus tersebut, AGM ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama para tersangka lainnya.
Mereka yakni, Plt Sekda PPU Mulyadi; Kepala Dinas PUTR PPU, Edi Hasmoro; Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga PPU, Jusman; dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.
Sedangkan, pemberi suap Achmad Zuhdi alias Yudi selaku pihak swasta sudah mulai disidangkan dalam perkaranya ini.
Dalam tangkap tangan Bupati AGM, KPK menyita uang mencapai Rp 1 miliar serta di dalam rekening milik tersangka Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis sebesar Rp 447 juta.
Mereka ditangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta. Nur diduga sebagai penampung uang-uang yang didapat Abdul dari sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek di Kabupaten PPU.
TERPOPULER
