REGIONAL:
Suara.com - Pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerapkan beberapa peraturan selama perayaan Hari Lebaran 2022. Termasuk halalbihalal yang diimbau dilakukan tanpa kegiatan makan dan minum.
"Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halalbihalal nanti. Terutama untuk kegiatan halalbihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau untuk tidak ada makan minum," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (18/4/2022).
Imbauan ini sempat menjadi sorotan publik dan tentu menuai pro-kontra. Tak sedikit juga yang membandingkannya dengan peraturan boleh buka puasa bersama tetapi diimbau tidak mengobrol satu sama lain.
Peraturan juga kembali dipertegas dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni dilarang makan dan minum di agenda halalbihalal yang dihadiri lebih dari 100 orang.
Kini peraturan tersebut kembali dibicarakan publik lantaran menyoroti agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada Senin (2/5/2022) kemarin.
Pasalnya Jokowi dikabarkan menerima kunjungan Prabowo di Yogyakarta sambil makan opor bersama. Bukan hanya itu, Prabowo juga mengaku dijamu dengan menu bakso hingga tempe bacem.
Tak hanya itu, Prabowo juga sempat berkunjung ke kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Turut didampingi oleh Puan Maharani, keluarga sang mantan presiden juga menjamu Prabowo dengan opor ayam hingga menu udang.
Pemberitaan inilah yang belakangan menjadi buah bibir warganet. Sebab tentu tidak mungkin menu makanan yang disajikan hanya menjadi pajangan tanpa disantap selama silaturahmi para figur publik tersebut.
Seperti dipantau di akun Instagram @underc0ver.id, warganet pun langsung meninggalkan sejumlah komentar bernuansa sindiran pedas menanggapi aksi saling silaturahmi para tokoh negara tersebut.
"Memang paling enak makan ludah sendiri," sindir warganet.
"Setiap omongan dia pasti bebanding terbalik dengan kenyataanya," komentar warganet.
"Semua itu tidak berlaku bagi pemerintah, aturan dibuat untuk dilanggar," ujar warganet lain.
"Postingan di atas adalah definisi paradoks beserta contoh kasusnya," imbuh warganet.
"Kan gak sampai 100 orang 'gitu sih menurut mereka' kan mereka buat aturan buat warga bukan buat mereka sendiri," timpal yang lainnya.
TERPOPULER
