Infografis
"Mereka telah gagal dalam seni tata negara," kata juru bicara pertahanan Partai Buruh, Brendan O'Connor.
Benturan komunikasi antarbudaya
Tanpa menyebutkan negara tertentu, Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare mengatakan telah ada "peringatan intervensi militer" jika kepentingan negara lain diganggu di Kepulauan Solomon.
"Dengan kata lain, Tuan Ketua, kami diancam dengan invasi. Dan itu serius," ujar Sogavare. "Kita diperlakukan seperti anak TK yang berjalan-jalan dengan pistol Colt 45s di tangan, dan karena itu perlu diawasi," tambahnya.
"Kami terhina."
Sogavare juga mengkritik Australia karena menyebut Pasifik sebagai "halaman belakang" mereka.
Menurutnya ini adalah istilah yang menghina karena dalam budaya lokal, halaman belakang digunakan untuk memelihara ayam, babi, dan tempat sampah.
"Kami menyesalkan berlanjutnya demonstrasi kurangnya kepercayaan oleh pihak-pihak terkait," kata Sogavare kepada parlemen Selasa, menambahkan "tidak ada yang perlu dikhawatirkan" dengan pakta tersebut.
Meskipun rincian pakta tersebut belum diungkapkan, Sogavare mengesampingkan adanya rencana pendirian pangkalan militerdan mengatakan kesepakatan itu mencakup kebijakan untuk melindungi proyek-proyek Cina karena kesepakatan dengan mitra tradisional Australia dinilai tidak lagi memadai.
Baca Juga: Australia: Cina Sangat Mungkin Menempatkan Pasukan di Kepulauan Solomon
Pada September 2019 pemerintah Sogavare memutuskan hubungan dengan Taiwan guna mendukung hubungan diplomatik dengan Cina.
November lalu, protes terhadap pemerintahan Sogavare berkobar menjadi kerusuhan di ibu kota Honiara, di mana sebagian besar Chinatown kota itu dibakar.
Saat itu Australia mmenempatkan sekitar 100 polisi dan pasukan penjaga perdamaian militer sebagai tanggapan atas permintaan Kepulauan Solomon. Mereka bergabung dengan pasukan dari Selandia Baru, Fiji dan Papua Nugini. ae/yf (Reuters, AFP)
