Suara.com - Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro mengatakan penerapan etika politik, baik oleh para peserta maupun penyelenggara negara dalam pemilu, berperan penting untuk menghindari hasil pemilu yang cacat secara hukum.
"Etika politik sangat diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu ataupun pilkada agar pemilu dan pilkada tidak ternodai atau hasilnya cacat secara hukum," kata Siti Zuhro di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, sejauh ini, keberadaan sejumlah pelanggaran terhadap etika politik yang ditemukan dalam pemilu, seperti politik transaksional disebabkan oleh ketiadaan payung hukum sebagai rujukan dan pengawasan yang lemah.
Siti Zuhro menjelaskan etika politik merupakan hal yang berkaitan dengan moral dalam berpolitik.
"Etika politik terkait dengan moral politik, sedangkan politik oleh politisi hanya dimaknai sebagai penyalur kepentingan dan seni untuk meraih kekuasaan," ucap dia.
Siti menambahkan etika politik dapat diibaratkan sebagai tulang punggung yang mendukung pelaksanaan demokrasi. "Etika politik ini adalah backbone atau tulang punggung kita dalam berdemokrasi," ujar dia.
Di sisi lain, menurut Ketua Umum DPP Partai Pelita Beni Pramula etika politik adalah sikap berpolitik yang dilakukan secara rasional serta mengutamakan kepentingan berbangsa.
Beni pun mengatakan ketiadaan penerapan etika politik, terutama oleh para elite politik, merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai.
"Kurangnya etika berpolitik sebagaimana perilaku sejumlah elite (yang tidak berpikir rasional dan mengutamakan kepentingan berbangsa) merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai," kata dia.
Baca Juga: Usulkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Jadi 75 Hari, Ini Pertimbangan Komisi II DPR
Oleh karena itu, Beni menilai, suatu bangsa memerlukan pendidikan politik yang memadai melalui guru politik yang baik, yakni mereka yang dapat mengajarkan cara berpolitik tidak hanya untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga dilakukan dengan penghayatan etika serta moral. [Antara]
