Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menaruh harapan tinggi pada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta setelah ditinggal Anies Baswedan nanti. Salah satu keinginan PSI adalah dengan kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang dicanangkan di era Joko Widodo saat dulu menjadi Gubernur.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, program normalisasi sungai ini cukup efektif dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Namun, kebijakan ini malah mandek di era Gubernur Anies Baswedan.
"Karena Pj Gubernur nanti dipilih oleh Presiden, maka akan sangat dipercaya oleh pemerintah pusat, sehingga harapannya ada satu isu di Jakarta yang bisa diselesaikan, karena basisnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah, apa itu? Normalisasi," ujar William dalam talk show yang disiarkan kanal youtube TribunJakarta Official, Kamis (20/5/2022).
Di era Anies, normalisasi sungai malah mandek karena permasalahan konsep yang diusung. Anies lebih memilih cara naturalisasi atau penghijauan ketimbang normalisasi sungai.
"Sehingga ketika ingin melakukan tindakan terhadap sungai-sungai yang ada di Jakarta itu kan bentrok konsep, sehingga yang terjadi pada hari ini tidak jalan tuh, normalisasi tidak jalan, naturalisasi juga tidak karena ada perbedaan konsep terkait penanganan banjir di Jakarta," jelasnya.
Anies sendiri memang masih melanjutkan program normalisasi, tapi berjalan di tempat. Alasannya, pembebasan lahan warga bantaran kali yang seharusnya dikerjakan oleh Pemprov DKI tak kunjung dirampungkan.
"Saat ini tidak terjadi normalisasi yang signifikan karena Pemda DKI tidak melakukan pembebasan lahan yang signifikan juga," pungkasnya.
Diketahui sejauh ini, sudah ada tiga sosok yang disebut bakal mengisi posisi Pj Gubernur DKI. Di antaranya adalah Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.
