facebook

Disinggung PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu Mengaku Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Disinggung PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu Mengaku Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

"Justru KIB bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan."

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi memastikan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, Golkar dan PPP tidak mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi dikarenakan ada dua menteri Kabinet Indonesia Maju dari dua partai tersebut.

"Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga dan Pak Suharso adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan," kata Viva saat dihubungi Suara.com, Jumat (20/5/2022).

"KIB tetap berkomitmen dan bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena KIB merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin," sambungnya.

Viva menyebut pembentukan KIB secara dini dianggap pas untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan Pilpres 2024. Dengan adanya kesepakatan sejak awal bakal mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan.

Baca Juga: Mencari Figur Mirip Jokowi, ProJo Tunggu Arahan Hadapi Pilpres 2024

"Tidak diputuskan injure time, last minute," ucapnya.

Selain itu, juru bicara PAN tersebut mengatakan kalau pembentukan koalisi sedari awal bisa menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan.

Apabila beberapa agenda silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut, terutama tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya.

"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu."

Disinggung PDIP

Baca Juga: Catat! Ini Deretan Kantong Parkir dan Pengalihan Arus Lalu-lintas Pernikahan Adik Presiden Jokowi dengan Ketua MK

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyadari setiap partai akan bersiap diri menghadapi pemilu.

Namun, kata dia, saat ini yang harus dikedepankan yakni kepentingan rakyat.

"PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Sehingga Hasto mengingatkan agar tidak membawa kontestasi Pemilu 2024 lebih awal yang dapat membuang energi bagi perbaikan bangsa dan negara.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca-pandemi. Ini yang kita dorong," ujarnya.

Hasto menyebut koalisi partai politik yang mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dibentuk dalam kerangka sistem politik yang dibangun secara periodisasi lima tahunan.

Karenanya, kerja sama koalisi dibentuk dengan mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi.

Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerja sama partai politik sesuai harapan rakyat.

"Agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini ada persoalan global terkait perang Rusia-Ukraina," papar Hasto.

Komentar