Senior Project Officer ICLEI ini mengatakan, Formula E sebagai ajang untuk mempromosikan kendaraan listrik dan energi terbarukan serta berkelanjutan, memiliki peranan penting sebagai tahap awal dari masa peralihan di Jakarta ini.
"Tahapannya, bagaimana masyarakat mulai terbiasa dengan mobil listrik. Saya kira event-event yang menggunakan energi listrik perlu disemarakkan atau didorong," tuturnya.
Ketika Formula E sudah menjadi momentum awal kampanye penggunaan energi terbarukan, Selamet meminta Pemprov Jakarta tidak mengendur.
Berbagai program beserta regulasi harus dihadirkan di tengah masyarakat agar proses peralihan terus berjalan.
"Ketika publik sudah aware, penting untuk membangun kerja sama dengan pihak swasta untuk menyemarakkan pengembangan energi terbarukan. Seperti sekarang kan sudah bagus itu, ada bus listrik," jelas Selamet.
Selain itu, perlu upaya ke depan untuk membangun fasilitas yang menyokong penggunaan kendaraan listrik. Misalnya seperti stasiun pengecasan kendaraan, dan menghadirkan perusahaan penyedia kendaraan listrik.
"Kemudian harus mengajak banyak investor lain untuk mengembangkan charging station, meski sekarang masih berbahan baku energi fosil. Tapi ini hanya antara, ya ke depan dia harus energi terbarukan."
Segendang sepenarian dengan Selamet, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan peralihan penggunaan kendaraan bermotor ke listrik adalah tantangan yang tak boleh dikesampingkan oleh semua pihak.
Formula E juga dianggapnya bisa menjadi harapan, karena menunjukkan gerakan masif yang akan menyadarkan masyarakat pentingnya menggunakan energi terbarukan.
"Kita akan menghadapi krisis energi seperti yang diprediksi banyak ahli ya. Kita kan untuk menyiapkan itu perlu waktu, mungkin 10 sampai 15 tahun mendatang. Wajah kita, wajah kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, Medan, itu harus mempersiapkan dari sekarang," jelasnya.
Kendati demikian, Syarif mengakui memang masih ada kendala untuk penggunaan kendaraan listrik. Misalnya harganya yang mahal dan sarana serta prasarana belum memadai.
"Tapi kan tadi infrastruktur terbatas, jadi orang mau beli juga mikir, seperti ngecas baterainya bagaimana? Kalau di luar negeri sudah banyak, jadi orang enggak kesulitan. Nah kita harus mempersiapkan infrastruktur itu," ucap Syarif.
Syarif juga menyarankan, agar pemerintah bisa mengupayakan penurunan harga mobil listrik sebagai rencana jangka panjang. Misalnya seperti pemberian insentif yang besar dan pengurangan biaya operasional.
Sejalan dengan kebijakan itu, hal-hal kecil lain juga harus dilakukan. Misalnya, mulai dari mengubah seluruh angkutan umum bertenaga listrik, mengalihkan mobil dinas kendaraan listrik, hingga mendorong penggunaannya sampai ke perusahaan swasta.
"Misalnya sebuah perusahaan yang berkantor di Jakarta diwajibkan saja kendaraan karyawannya bertenaga listrik. Kapan dimulainya? Misalnya dimulai berlaku tahun depan, ada sanksi-sanksinya."
TERPOPULER
