Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi juga telah mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyebut Luhut ditugaskan Presiden untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali.
Dalam tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.
"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," kata Jodi.
Selain itu, Jodi mengatakan pihaknya akan memakai aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng. Target utama dalam pekerjaan ini adalah minyak goreng curah dengan harga murah dapat terdistribusi secara merata.
Sejauh ini belum ada pernyataan dari presiden terkait penunjukkan Luhut untuk urus minyak goreng. Sehingga alasan kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng belum diketahui dengan jelas.
