Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan catatannya kepada Kejaksaan Agung, menyusul kasus pelanggaran HAM Berat Paniai yang akan segera disidangkan.
Ketua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, yang menjadi catatan pihaknya, yakni jumlah tersangka pada kasus tersebut yang masih satu orang.
"Catatan kami mengenai tersangka yang saat ini baru satu orang," kata Taufan kepada Suara.com, Rabu (25/5/2022).
Taufan mengatakan, Kejaksaan Agung harus merujuk kepada hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM, terkait jumlah tersangka yang diduga lebih satu orang.
"Kami meminta Jaksa Agung merujuk kepada laporan dan rekomendasi kami terkait tersangka sehingga keadilan bisa lebih ditegakkan." kata dia.
Di samping itu, komitmen Kejaksaan Agung yang segera menyidangkan kasus ini, disebut Komnas HAM sebagai langkah yang signifikan. Sebab, dalam 20 tahun terakhir dari kasus pelanggaran HAM berat yang diinvestigasi Komnas HAM, barus kasus Paniai yang akan menuju persidangan.
"Tentu saja kami menghormati dan menghargai langkah yang sudah ditempuh Jaksa Agung setelah sekian lama kasus ini tidak ada kejelasan," kata Taufan.
Tunjuk 34 Jaksa
Sebelumnya, Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti kasus pelanggaran HAM Berat Paniai ke Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Perkara kasus ini akan segera disidangkan ke pengadilan.
Baca Juga: Segera Disidang, Kejagung Tunjuk 34 JPU Dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat Paniai
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana, menyebut pihaknya telah menunjuk 34 JPU. Penunjukan 34 JPU ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 147 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022, dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRIN-41/A/Fh.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022.
"Telah ditunjuk Penuntut Umum sebanyak 34 orang yang terdiri dari Penuntut Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Negeri Makassar," kata Ketut dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).
Ketut menyebut, Tim JPU memiliki waktu 70 hari menyusun surat dakwaan untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan HAM.
Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 a Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Juncto pasal 2 Ayat (4) Keputusan Presiden Nomor Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Pensiunan TNI jadi Tersangka
Sebagaimana diketahui, penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi di tahun 2014. Tersangka merupakan purnawirawan TNI berinisial IS.
