Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.
“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu perwaktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” kata Ganjar