DPR Minta Pemerintah Pikirkan Solusi Lain Batasi Kunjungan di Candi Borobudur, Bukan justru Naikan Harga Tiket

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah | Suara.com

Senin, 06 Juni 2022 | 18:57 WIB
DPR Minta Pemerintah Pikirkan Solusi Lain Batasi Kunjungan di Candi Borobudur, Bukan justru Naikan Harga Tiket
Harga tiket Candi Borobudur akan naik. (Freepik)

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif berkunjung ke Candi Borobudur.

Permintaan mengkaji ulang itu seiring adanya polemik atas rencana pemerintah menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan USD100 untuk wisatawan asing.

”Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menilai kenaikan tarif Candi Borobudur akan berdampak besar terhadap sektor pariwisata Indonesia. Mengingat rencana kenaikan tarif yang dianggap terlalu tinggi.

”Kalau terlalu mahal yang rugi adalah pariwisata kita sendiri, termasuk dampak ekonomi yang mengikutinya. Bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar Borobudur yang selama ini menggantungkan hidupnya dari denyut nadi pariwisata di sana,” ujar Imin.

Ketum PKB itu lantas menyoroti sektor pariwisata yang saat ini mulai bangkit usai diterpa pandemi kurun waktu dua tahun. Ia khawatir kedepannya situasi akan kembali sepi jika memang rencana menaikkan harga tiket Candi Borobudur itu direalisasikan.

”Warga di sekitar Candi Borobudur tentu berharap bisa segera menikmati dampak ekonomi akibat geliat ekonomi yang mulai tampak, jangan sampai mereka harus menderita lagi karena wisatawan sepi,” kata Imin.

Seperti diketahui kenaikan harga tiket tersebut tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk membatasi kunjungan. Menanggapi itu, Imin meminta pemerintah memikirkan cara lain di luar menaikkan harga tiket kunjungan yang terlampau mahal.

”Keinginan membatasi kunjungan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dibuat kuota kunjungan dengan sistem pendaftaran atau pembatasan-pembatasan lainnya. Banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus dengan menaikkan biaya yang sampai Rp750.000 untuk turis lokal,” tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ini Kelebihan yang Ditawarkan dari Naiknya Tarif Tiket Candi Borobudur

Ini Kelebihan yang Ditawarkan dari Naiknya Tarif Tiket Candi Borobudur

Video | Senin, 06 Juni 2022 | 18:48 WIB

Harga Tiket Masuk Candi Borobudur Naik, Menparekraf Janji Ada Jalan Keluar untuk Umat Buddha yang Ingin Beribadah

Harga Tiket Masuk Candi Borobudur Naik, Menparekraf Janji Ada Jalan Keluar untuk Umat Buddha yang Ingin Beribadah

Lifestyle | Senin, 06 Juni 2022 | 18:21 WIB

Luhut Naikkan Tiket Masuk Candi Borobudur, Pakar: Abaikan Psikologi Politik Masyarakat

Luhut Naikkan Tiket Masuk Candi Borobudur, Pakar: Abaikan Psikologi Politik Masyarakat

Jogja | Senin, 06 Juni 2022 | 18:10 WIB

YLKI Tuding Kenaikan Tiket Masuk Candi Borobudur untuk Kepentingan Komersial, Sandiaga Uno Langsung Membantah

YLKI Tuding Kenaikan Tiket Masuk Candi Borobudur untuk Kepentingan Komersial, Sandiaga Uno Langsung Membantah

Bisnis | Senin, 06 Juni 2022 | 17:59 WIB

Pemerintah Diimbau Bahas Lagi dan Jelaskan ke Publik Soal Rencana Kenaikan Tarif ke Borobudur Jadi Rp750.000

Pemerintah Diimbau Bahas Lagi dan Jelaskan ke Publik Soal Rencana Kenaikan Tarif ke Borobudur Jadi Rp750.000

News | Senin, 06 Juni 2022 | 17:49 WIB

Bhikkhu Sri Pannyavaro Sorot Kebijakan Tiket Candi Borobudur: Jangan Hanya yang Punya Uang Boleh Naik

Bhikkhu Sri Pannyavaro Sorot Kebijakan Tiket Candi Borobudur: Jangan Hanya yang Punya Uang Boleh Naik

Jawa Tengah | Senin, 06 Juni 2022 | 17:14 WIB

Terkini

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:08 WIB

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:07 WIB

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:57 WIB

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:49 WIB

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:47 WIB

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:40 WIB

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:11 WIB