Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Hal ini disampaikan Tito mewakili pemerintah saat menghadiri peluncuran awal mulai dibukanya tahapan Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
"Dalam beberapa kali rapat kabinet, internal maupun saat menerima komisioner di Istana Merdeka 30 Mei 2022, bapak Presiden secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah mendukung penuh seluruh pelaksanaan tahapan jadwal Pemilu dan Pilkada yang sudah ditetapkan," ujar Tito dalam sambutannya.
"Yang tahapan dimulainya 14 Juni 2022 hingga pemungutan suara 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024," sambungnya.
Tito menuturkan Jokowi memerintahkan kepada jajaran baik di pusat dan daerah, termasuk TNI/Polri, untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajaran. Sehingga KPU diminta Jokowi tak perlu ragu untuk segera menyiapkan Pemilu dan Pilkada serentak.
"Mempersiapkan soal tahapan dengan detil dan rapih, terutama penyiapan data pemilih. Sudah kita koordinasikan dengan Dukcapil dan KPU," ucap Tito.
Tito menuturkan, Jokowi meminta KPU meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan membangun kepercayaan publik kepada KPU. Lebih lanjut, Jokowi kata Tito juga mengharapkan KPU menjaga kualitas Pemilu.
"Bapak Presiden juga menegaskan agar KPU menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu dan Pilkada serentak 2024," papar dia.
Tak hanya itu, Tito menyebut Indonesia harus bisa menjadi rujukan dunia dalam penyelenggara pemilu.
Karena itu, perlunya didorong peningkatan partisipasi pemilih dengan memberikan pendidikan politik secara masif. Sehingga masyarakat paham tentang hak -haknya dalam pemilihan.
Tito mengungkapkan, Tahun 2019 lalu, Indonesia merupakan salah satu negara yang partisipasi pemilunya tinggi di dunia yaitu 81 persen. Jokowi kata Tito juga meminta agar KPU memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan juga menjaga pemilu aman, damai, tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan seperti wafat petugas di lapangan di masa lalu.
"Presiden mengingatkan pentingnya kewaspadaan persoalan teknis yang akan jadi masalah politis dalam pengaruh kualitas pemilu. Kita perlu belajar dari pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya, kita lakukan perbaikan DPT, manajemen kerja KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan KPPS," katanya.
TERPOPULER
