Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle kabinet pada hari Rabu, 15 Juni 2022. Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menduduki posisi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.
Jokowi juga mengangkat mantan Panglima TNI Marsekal (Purn), Hadi Tjahjanto, yang dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). Ia menggantikan sosok Sofyan Djalil yang sudah menjabat sejak 2016 lalu.
Selain itu, Raja Juli Antoni, anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dilantik sebagai Wamen ATR. Sedangkan Afriansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) menjabat menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Jhon Wempi Wetipo yang merupakan politikus PDI Perjuangan dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Nama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas yang menduduki posisi sebagai Menteri Perdagangan menjadi perbincangan di kalangan politikus. Berikut kumpulan komentar para politikus mengenai Zulkifli Hasan yang diangkat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.
1. Politisi Partai Demokrat
Diketahui, Partai Demokrat menyampaikan komentarnya terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan pergantian dua menteri dan mengangkat tiga wakil menteri yang diantaranya adalah Zulkifli Hasan.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan bahwa reshuffle yang dilakukan pada kali ini hanya untuk orang dekat dan partai koalisi pemerintahan.
Kamhar juga menyebutkan bahwa publik tidak bisa berharap adanya perbaikan kinerja pada kabinet karena reshuffle yang dilakukan diduga memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan orang-orang terdekat dan koalisi.
Selain itu, Kamhar juga mengingatkan publik untuk bisa berpikir kritis soal wacana Jokowi tiga periode. Hal tersebut karena Zulhas merupakan salah satu politikus yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden.
2. Pengamat Politik Universitas Brawijaya
Mengutip dari Suara.com, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari mengungkapkan komentarnya terkait keputusan Presiden Joko Widodo yang mengganti menteri perdagangan. Ia menyebut bahwa keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengganti menteri perdagangan sesuai dengan keperluan, meskipun di dalamnya terdapat unsur politis.
Wawan menjelaskan pergantian menteri perdagangan tersebut memang dibutuhkan akibat adanya sejumlah permasalahan walau pergantian tersebut juga memiliki momentum untuk masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.
Ia menyebut bahwa sejumlah permasalahan di Kementerian Perdagangan yang pada akhirnya mengakibatkan adanya pergantian menteri tersebut antara lain adalah masalah ketersediaan dan harga minyak goreng di dalam negeri.
Wawan menilai pergantian menteri itu merupakan hak dan kewenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga sudah sewajarnya dilakukan.
3. Pengamat Politim UGM
TERPOPULER
