Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong audit penyelenggaraan Formula E Jakarta.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak masalah dengan usulan DPRD tersebut. Bahkan Riza mempersilahkan jika dilakukan audit terkait Formula E Jakarta.
"Silahkan itu hak dari teman-teman di DPRD," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya audit dilakukan tak cuma pada ajang Formula E, melainkan semua kegiatan yang melalui proses dan evaluasi. "Nggak cuma Formula E tapi semua kegiatan juga melalui proses dan evaluasi dan tugas BPK," katanya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendorong adanya audit penyelenggaraan Formula E Jakarta. Sebab, menurut Gilbert, besarnya anggaran yang digunakan untuk menggelar Formula E Jakarta juga harus dijawab dengan catatan tertulis yang valid.
"Besarnya anggaran yang keluar, dan sesumbar pihak yang mengatakan untung, dan kritik yang dialamatkan ke Gubernur dan jajarannya sepatutnya dijawab dengan data yang valid," kata Gilbert kepada wartawan, Kamis (16/6).
Gilbert kemudian menilai kalau anggaran Formula E sepatutnya diaudit khusus oleh auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hal tersebut diinginkannya supaya penggunaan anggaran untuk Formula E Jakarta bisa secara transparan diketahui oleh publik.
"Data itu sangat tepat dan baik bila dilakukan audit oleh pihak ketiga, dengan auditor 5 star atau oleh BPKP dengan audit khusus. Kejujuran atau kebohongan gubernur dan jajarannya dalam hal ini akan nyata demikian juga kejujuran atau kebohongan para kritikus," jelasnya.
Bukan sekedar polesan atau kata-kata bila bersedia diaudit menyeluruh/khusus. Kita butuh pemimpin yang sesuai perbuatan dan kata-kata," sambung Gilbert.
Lebih lanjut, mantan Wakil Rektor Akademik UKI itu juga menilai kalau masalah anggaran yang luar biasa besar untuk perhelatan seakan ditutup-tutupi. Hal tersebut ia curigai karena perhelatan Formula E sudah selesai.
Padahal kata dia, esensi dari permasalahan yang timbul yakni penggunaan APBD yang menabrak aturan berkali-kali. Terlebih memaksakan di Monas, tanpa perencanaan dan mengerti aturan hingga akhirnya digelar di atas tanah rawa.
"Padahal esensi dari permasalahan yang timbul adalah penggunaan APBD yang menabrak aturan berkali-kali sejak penandatangan di New York yang tanpa perencanaan, pengeluaran commitment fee, memaksakan masuk APBD-P, memaksakan di Monas tanpa perencanaan dan mengerti aturan," terangnya.
"Dan akhirnya memaksakan asal terlaksana di atas tanah rawa untuk perhelatan Formula E yang hanya sekali di Ancol," tambahnya.
Di sisi lain, Gilbert juga menilai kalau klaim suksesnya perhelatan ajang balap mobil listrik itu tidak disertai dengan parameter yang jelas.
"Setelah selesai balap Formula E di Ancol yang dipaksakan, timbul kesan seakan-akan perhelatan tersebut sukses tanpa kriteria yang jelas. Perhelatan diklaim sukses tanpa data, dan terkesan menutupi permasalahan yang ada," katanya.
TERPOPULER
