REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi IV DPR Sudin lagi-lagi menyemprot jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai hanya sibuk mengurus sejumlah proyek, tetapi nasib para petani hingga penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak diurus.
Menurut Sudin, Kementan dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan pasokan ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup. Namun faktanya harga-harga kebutuhan pokok menjulang tinggi.
"Berbagai persoalan sektor pertanian seperti wabah PMK, layanan pupuk, kelangkaan cabe, bawang merah menunjukkan lemahnya kinerja pelayanan utama Kementerian Pertanian. Eselon I sudah jelas mengurus proyek-proyek, bukannya mengurus petaninya," kata Sudin saat rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2022).
Sudin pun menyindir petinggi Kementan yang hanya bisa wara-wari ke sejumlah daerah tetapi hasil yang didapat tidak ada.
"Saya katakan saya kecewa kalau melihat gerombolan-gerombolan itu ke sana ke sini kapan kerjanya. Semua masalah pokok tidak muncul karena semua pelayanan wajib tidak hadir di lapangan, pengawasan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga PMK mewabah dengan cepat," katanya.
Tak hanya itu, politisi Partai PDIP ini juga menilai bahwa jajaran Kementan juga kalau tidak fokus dalam penanganan PMK, semisal soal vaksin PMK.
"Saya ingin bertanya nih sama PKH, vaksin (PMK) yang sudah masuk berapa?," tanya Sudin.
Kementan sudah memesan tiga juta dosis vaksin PMK dari Prancis dan baru tiba 800 ribu dosis untuk tahap pertama. Sementara 2,2 juta sisanya sedang dalam proses sembari menunggu ketersediaan anggaran. Kementan juga menyebut, 3 juta dosis vaksin tersebut sebagai vaksin darurat, ke depannya vaksin akan diproduksi di dalam negeri.
Namun, Sudin menilai Indonesia belum siap memproduksi vaksin PMK untuk seluruh populasi ternak ruminansia di Indonesia. Dia mengatakan, hasil kunjungan kerjanya ke Pusat Veteriner Fatma Kementan di Jawa Timur mengungkap hanya bisa memproduksi 1 juta vaksin PMK dalam setahun.
Hal tersebut, kata Sudin, tidak akan memadai dengan kebutuhan menyuntik hewan ternak sebanyak tiga dosis untuk 18 juta populasi sapi di Indonesia.
Sudin juga menginginkan agar dana sebanyak Rp4,4 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah untuk penanganan wabah PMK harus dirinci terlebih dahulu terkait rencana kerjanya.
"Karena apa, Kementerian Pertanian menganggap 'Ahh PMK masalah gak serius lah, yang mati gak sampe 1 persen' ya kita lihat aja nanti," katanya.
TERPOPULER