Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan aliran uang yang masuk ke kantong keluarga eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Dugaan aliran dana itu terkait kasus Nurhadi yang telah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) perkara di MA.
Guna mengusut dugaan aliran dana ke keluarga Nurhadi, KPK telah memeriksa pihak swasta bernama Hindria Kusuma.
"Dikonfirmasi pengetahuan saksi antara lain terkait dugaan adanya aliran uang yang diterima oleh keluarga tersangka NHD (Nurhadi)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (6/7/2022).
Namun, KPK gagal memeriksa tiga saksi lainnya lantaran berhalangan hadir. Mereka adalah Dion Hardie Tandi; Soepriyo Waskito; dan Yoga Dwi Hartiar. Lantaran absen, KPK akan kembali menjadwalkan ulang terhadap ketiga saksi dari unsur swasta tersebut.
"Ketiga saksi mengonfirmasi tidak bisa hadir. Akan dijdwalkan ulang," kata dia.
Dalam perkara ini, KPK belum menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus penerimaan suap hingga gratifikasi mantan Bos Lippo Group, Eddy Sindoro. Adapun kasus ini disebut-sebut kembali menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi.
Penyidik KPK menemukan bukti bahwa dalam kasus Nurhadi sebelumnya ditemukan fakta baru dalam sidang perkara suap tahun 2012-2016 di MA.
Sementara itu, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah divonis hukuman masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, pada Rabu (10/3).
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yaitu menuntut Nurhadi 12 tahun penjara dan Rezky 11 tahun dengan denda masing-masing Rp1 miliar. Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp37,2 miliar. Uang gratifikasi itu diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.
TERPOPULER
