Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyoroti fenomena para remaja "Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok" (SCBD). Wagub DKI ini mengaku senang karena kawasan Dukuh Atas menjadi destinasi wisata mereka.
Ahmad Riza Patria memandang bahwa hal itu merupakan sesuatu yang baik.
"Sekali lagi, kami sejujurnya senang dan bersyukur adik-adik kita, saudara kita dari Citayam bermain di Dukuh Atas, datang ke sana naik kereta. Itu satu rekreasi berkunjung ke Jakarta, sesuatu yang baik," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin.
Menurutnya, fenomena para remaja 'SCBD' yang nongkrong di kawasan Dukuh Atas itu menunjukkan bahwa Jakarta menjadi salah satu destinasi wisata menarik bagi masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota seperti Bogor, Tangerang, Depok, hingga Bekasi.
"Itu menunjukkan bahwa Jakarta memang menarik bagi teman-teman jadi tempat wisata," ujar Riza.
Apresiasi juga diberikan Riza pada para remaja tersebut karena telah tampil percaya diri dengan mengenakan busana produk lokal.
Namun, Riza juga tak lupa mengingatkan kepada siapa saja yang datang berkunjung ke kawasan Dukuh Atas untuk menjaga kebersihan dan ketertiban.
"Ini, memang waktu liburan anak sekolah. Jadi, kami menyambut baik siapa saja yang berkunjung, berwisata, bermain di Jakarta. Mari kita jaga kebersihan dan kerapihan," kata Riza.
"Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok" adalah singkatan pelesetan dari Sudirman Central Business District.
Baca Juga: Citayam Fashion Week Bakal Diberhentikan Kapolsek
SCBD adalah sebuah kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan, Indonesia, yang terdiri dari kondominium, gedung perkantoran, hotel, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. Total luas SCBD adalah sekitar 45 hektare.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan fenomena remaja "SCBD" yang ramai memenuhi kawasan perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta, merupakan bagian dari demokratisasi jalan.
Anies menyebut fenomena ini merupakan demokratisasi Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi milik semua dan seluruh warga diperbolehkan menikmati fasilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tidak hanya masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas, menurut Anies, seluruh golongan masyarakat berhak menikmati demokratisasi di ruang publik tersebut. (ANTARA)
