Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan meminta jajaran Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri direformasi lantaran disebut kurang efektif dalam memberikan informasi soal kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Trimedya menilai bahwa Divisi Humas Polri kekinian kinerja dianggap tak bagus. Menurutnya, lebih bagus jajaran Divisi Humas sebelumnya.
"Kalau saya sih menilai humas Polri gak terlalu bagus. Ya tidak seperti sebelumnya kayak Argo (Yuwono)," kata Trimedya saat dihubungi wartawan, Jumat (15/7/2022).
Terlebih, kata dia, Divisi Humas Polri sekarang terlihat kurang bisa memberikan penjelasan utuh kepada publik terutama kasus polisi tembak polisi.
"Agak lemah nih humas kali ini, ini perlu direformasi oleh Kapolri terkait humas. Lihat saja ngomongnya blepetan ya," tuturnya
![Politikus PDIP Trimedya Panjaitan seusai diskusi “Sinema Politik Pilkada DKI” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017). [Suara.com/Nikolaus Tolen]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/02/18/73889-trimedya-panjaitan-pdip.jpg)
Adapun sebelumnya, ia menilai kasus tersebut terkesan tidak transparan dan banyak kejanggalan.
"Bagi yang mengerti hukum, kesan tidak transparan kuat," katanya.
Pembentukan tim gabungan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menurutnya harus bisa menjawab hal tersebut. Ia mengatakan, pendalaman kasus tersebut dimintanya juga harus dilakukan secara jelas.
"Nah, ini yang harus jelas. Misalnya pendalaman dr soal olah TKP dan harus dijelaskan juga tembak menembak itu bagaimana. Itu kita semua buta, karena seperti diterangkan Karopenmas pak Ramadhan, istrinya teriak, kemudian Josua nembak, apa memang seperti itu ceritanya?," ungkapnya.
"Kalau memang menembak, bagaimana proses tembak menembaknya itu? Kemudian peluru bagaimana? Kan, darah berceceran, kok, kita masyarakat tdak diperlihatkan itu. Itu yang seperti itu, mas," sambungnya.
Tak hanya itu, bagian janggal juga yang harus dijawab menurut Trimedya, yakni bagaimana proses autopsi. Kemudian juga terkait persoalan CCTV yang dinyatakan mati di TKP.
Polisi Tembak Polisi
Brigadir J tewas ditembak oleh Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7) sekitar pukul 17.00 WIB. Brigadir J merupakan sopir istri, Ferdy Sambo. Sedangkan, Bharada E merupakan ajudan Ferdy Sambo.
Tiga hari setelah kejadian, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut Bharada E menembak Brigadir J karena diduga melecehkan istri Kadiv Propam.
"Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadiv Propam dan melecehkan istri Kadiv Propam dengan todongan senjata,” kata Ramadhan dalam keterangannya, Senin (11/7) malam
Sebelum terjadi penembakan, kata Ramadhan, Bharada E mendengar istri Kadiv Propam berteriak. Dia menuju sumber teriakan tersebut yang berasal dari kamar istri Kadiv Propam.
“Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak tujuh kali, Bharada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak lima kali,” tutur Ramadhan.
Saat peristiwa ini terjadi, Ferdy Sambo diklaim Ramadhan sedang tidak berada dirumah.
"Pada saat kejadian, Kadiv Propam tidak ada di rumah karena sedang PCR test," katanya.
Ferdy Sambo lantas mengetahui peristiwa ini setelah istrinya histeris menelepon.
"Sampai di rumah, mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia," kata dia.
Timsus Kapolri
Mencuatnya kasus ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki tragedi berdarah di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
"Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Pak Kabareskrim, Pak Kadiv kemudian ada As SDM," kata Listyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).
Sementara di sisi lain, kata Listyo, pihaknya juga telah meminta bantuan Komnas HAM hingga Kompolnas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelidikan kasus ini.
"Tentunya kami mengharapkan kasus ini bisa dilaksankan pemeriksaan secara transparan, objektif dan tentunya secara khusus menyangkut maslaah anggota. Kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada betul-betul menjadi terang," ujarnya.
