Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan urung menemui para buruh yang sedang melakukan aksi unjuk rasa menuntut banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Akhirnya, hanya tujuh perwakilan buruh yang dipersilakan masuk ke Balai Kota bertemu dengan pihak Pemprov DKI.
Usai bertemu pihak Pemprov, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah (Perda) DKI Jakarta, Winarso mengatakan Anies sebenarnya ingin menemui massa aksi. Namun, saat unjuk rasa berlangsung Anies sedang ada agenda lain dengan tamunya.
Ia mengaku mendapatkan informasi ini saat diterima di ruangan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov DKI.
"Tadi disampaikan juga bahwa Gubernur sedianya ingin menemui kami. Tapi karena beliau sedang ada tugas, ada tamu, jadi tidak bisa menemui kita," ujar Winarso di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/7/2022).
Winarso mengaku diterima oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Biro Hukum Pemprov DKI, dan Kesbangpol. Ia menyampaikan tuntutan kepada Anies agar melakukan banding atas putusan PTUN.
"Isi dialog k ami tadi adalah penyampaian dukungan terhadap Pemprov DKI. Dan kita sampaikan beberapa aspek hukum yang mungkin perlu untuk Pemprov DKI banding nanti," jelasnya.
Pihak Pemprov juga disebutnya telah menerima aspirasi yang disampaikan para buruh. Namun, tuntutan ini akan dikaji dan dipertimbangkan lebih dulu sebelum memutuskan akan dilakukan banding atau tidak.
"Kami juga minta kepastian, ini digarap serius oleh Pemprov DKI atas usulan kami."
Anies Tak Nongol Temui Massa Buruh
Baca Juga: Buruh Desak Anies Banding Putusan PTUN soal UMP DKI 2022, Ini Respons Wagub Riza
Diberitakan sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Rabu siang. Gubernur Anies Baswedan pun diminta untuk keluar untuk segera menemui para buruh ini.
