Mundurnya Bambang Widjojanto dari TGUPP Anies Tak Ganggu Kinerja, Wagub DKI: Kami Sudah Biasa

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempermasalahkan keluarnya Bambang Widjojanto (BW) sebagai Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurutnya, hal ini juga tidak akan mengganggu kinerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Menurut Riza, pergantian posisi di TGUPP atau struktur lainnya adalah hal yang biasa. Tugas yang ditinggal nantinya akan dikerjakan oleh orang lain untuk sementara waktu.

"Enggak (mengganggu), kami kan biasa kalau jabatan itu, kalau ada yang mundur nanti kan dibantu oleh yang lain, biasa, dalam satu organisasi, mutasi rotasi pergantian orang, pejabat, itu suatu yang biasa, tidak ada masalah," ujar Riza kepada wartawan, Rabu (21/7/2022).

Kendati demikian, sampai saat ini belum ada pengganti BW sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.

Ia juga mendukung alasan BW keluar dari TGUPP karena khawatir terjadi konflik kepentingan ketika menjabat tapi harus mengurus kasus lain.

"Itu menjadi hak kewenangan dari Pak BW yang mengundurkan dari TGUPP karena ingin lebih fokus untuk menangani suatu perkara, kami menghormati keputusan Pak BW," ucapnya.

Bahkan, ia menilai keputusan BW mundur dari TGUPP sangat tepat. Apalagi sudah ada permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa kemungkinan konflik kepentingan dalam hal ini.

"Memang penting kita harus menjaga jangan sampai ada conflict of interest disitu ya, jadi kebijakan mundur dari TGUPP saya kira itu kebijakan yang sudah tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia lebih memilih untuk menjadi Kuasa Hukum mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming dalam sidang praperadilan kasus korupsi.

"Ya betul (mengundurkan diri sebagai Anggota TGUPP DKI Jakarta)," ujar Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (20/7/2022).

Bambang mengaku meninggalkan jabatannya sebagai Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta karena tak ingin nantinya muncul konflik kepentingan saat mendampingi maming dalam proses pengadilan.

"Saya sebaiknya tidak aktif dan mundur agar lebih fokus di praperadilan dan meminimalisasi potensi konflik kepentingan," ujar dia.