Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono terkait penerimaan aliran uang Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selain Sadewo, penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain yakni mantan Bupati Semarang, Mundjirin Engkun Suparmadiredjo; Kepala Bagian Barang dan JAsa Pemerintah Kab Banjarnegara, Veriyanto; dan seorang PNS Meirina Dwi Hartika.
Kemudian, pihak swasta Afton Saefudin; Sartono dan Tugino pun turut diperiksa penyidik KPK.
Para saksi telah menjalani pemeriksaan di Kantor Mako Brimob Purwokerto, Jawa Tengah.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang diterima Tsk BS melalui beberapa orang kepercayaannya yang diduga lebih lanjut untuk membeli sejumlah aset-aset bernilai ekonomis," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (21/7/2022).
Sebelumnya diberitakan, kasus pencucian uang Budhi Sarwono merupakan hasil pengembangan kasus suap barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara yang terlebih dahulu menyeretnya sebagai tersangka.
"Ditemukannya berbagai alat bukti baru dalam perkara dengan tersangka BS dan kawan-kawan, tim penyidik membuka dan memulai penyidikan terkait adanya dugaan TPPU yang dilakukan oleh tersangka BS dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
"Di antaranya dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak," imbuhnya Ali.
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Budhi dan Kedy Afandi selaku orang kepercayaan sebagai tersangka. Keduanya saat ini sudah berstatus terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.
Keduanya didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 12B UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Budhi Sarwono didakwa oleh jaksa penuntut umum menerima suap sebesar Rp 18,7 miliar dan gratifikasi Rp7,4 miliar yang diduga sebagai "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di kabupaten setempat.
TERPOPULER
