KPU Perbolehkan Kampanye Politik di Kampus, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Universitas Tak Akan Dipolitisasi

Erick Tanjung | Novian Ardiansyah | Suara.com

Kamis, 21 Juli 2022 | 19:04 WIB
KPU Perbolehkan Kampanye Politik di Kampus, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Universitas Tak Akan Dipolitisasi
Ilustrasi Kampanye. [Foto: Padangkita.com]

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memperbolehkan kampanye politik di lingkungan kampus. Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR Aminurokhman meminta masyarakat tidak perlu risau bahwa kampus akan dipolitisasi.

Ia berkeyakinan politisasi kampus tidak akan terjadi menyusul kampanye politik di lingkungan universitas diperbolehkan. Sebabnya kalangan civitas academica atau kelompok akademik tentu tidak mudah untuk dipengaruhi atau diintervensi dengan isu-isu politik.

"Tidak perlu khawatir, banyak pihak kalau kampus ini nanti dipolitisasi. Saya kira tidak sesederhana itu karena mereka memiliki kapasitas dan intelektual yang sudah kita andalkan," kata Aminurokhman kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).

Sebaliknya, kata Aminurokhman, kampanye politik di lingkungan kampus justru menjadi media edukasi sekaligus media untuk menguji para kontestan atau calon-calon yang ingin maju menjadi pemimpin atau anggota legislatif.

"Karena edukasi politik harus dilakukan setiap saat, kapan pun. Tidak hanya menjelang Pemilu. Saya pikir harus ada kesadaran dari generasi bangsa ini terlibat langsung dalam konteks demokrasi," ujar Aminurokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa sepakat dengan rencana KPU yang memperbolehkan kampanye politik di lingkungan kampus. Ia berujar kampanye tersebut harus bersifat dialogis.

"Menurut saya menarik juga. Jadi kampanyenya lebih berkualitas karena masuk di kalangan akademisi," ujar Saan.

Terpenting lanjut Saan proses kampanye itu dapat menguji apa visi dan misi para kandidat, baik capres, cawapres atau caleg dengan adil. Ia sendiri mendukung KPU untuk merealisasikan rencana memperbolehkan kampanye di kampus.

"Artinya semua kontestan boleh melakukan itu. Dan menurut saya lebih baik kampus ya yang menjadi inisiatornya. Jadi KPU bisa bikin kerja sama lah kan KPU bisa bikin kerja sama dengan kampus-kampus," kata Saan.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid menilai wajar apabila memang ada kampanye politik di universitas.

"Menurut saya pribadi menjadi hal yang wajar jika kampanye di ruang kampus," kata Anwar kepada wartawan.

Ia berujar kampus sebagai sarana kampanye justru akan memiliki dampak bagus. Di mana lingkungan kampus dapat menguji para calon yang menjadi peserta di pemilihan umum.

"Untuk menguji kemampuan setiap kontestan politik di arena intelektual karena kampus juga bagian dari masyarakat umum," ujar Anwar.

Diketahui Pemilihan Umum bakal digelar secara serentak pada 2024 nanti. Salah satu tahapan pemilu ini adalah kampanye politik.

Dia menjelaskan, kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kampanye Politik Diizinkan di Kampus, PDIP Klaim Bakal Tunduk Aturan Main KPU

Kampanye Politik Diizinkan di Kampus, PDIP Klaim Bakal Tunduk Aturan Main KPU

News | Kamis, 21 Juli 2022 | 17:48 WIB

Dukung Kampanye Politik di Kampus, DPR MInta KPU jadi Inisiator Jajaki Kerja Sama dengan Universitas

Dukung Kampanye Politik di Kampus, DPR MInta KPU jadi Inisiator Jajaki Kerja Sama dengan Universitas

News | Kamis, 21 Juli 2022 | 15:54 WIB

Setuju Kampanye di Kampus buat Uji Kontestan Politik, Anggota Komisi II Dukung KPU Realisasikan di Pemilu 2024

Setuju Kampanye di Kampus buat Uji Kontestan Politik, Anggota Komisi II Dukung KPU Realisasikan di Pemilu 2024

News | Kamis, 21 Juli 2022 | 15:36 WIB

Kampanye Politik di Lingkungan Kampus Dibolehkan, Ketua KPU RI: Mahasiswa Pemilih, Dosen Pemilih

Kampanye Politik di Lingkungan Kampus Dibolehkan, Ketua KPU RI: Mahasiswa Pemilih, Dosen Pemilih

Sumbar | Rabu, 20 Juli 2022 | 10:15 WIB

Ternyata Ini Penyebab yang Membuat Nasib Tenaga Honorer Masih Belum Jelas

Ternyata Ini Penyebab yang Membuat Nasib Tenaga Honorer Masih Belum Jelas

| Minggu, 17 Juli 2022 | 09:16 WIB

Tanggapi Keluhan Wali Kota Depok Soal Jakarta Raya, Legislator Demokrat Usul Pemekaran Jawa Barat Jadi Dua Provinsi

Tanggapi Keluhan Wali Kota Depok Soal Jakarta Raya, Legislator Demokrat Usul Pemekaran Jawa Barat Jadi Dua Provinsi

News | Rabu, 13 Juli 2022 | 15:41 WIB

DPR Setujui PKPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol

DPR Setujui PKPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol

| Jum'at, 08 Juli 2022 | 08:43 WIB

RUU Tiga Provinsi Baru di Papua Disahkan, DPR RI Sarankan Presiden Keluarkan Perppu untuk Pemilu 2024

RUU Tiga Provinsi Baru di Papua Disahkan, DPR RI Sarankan Presiden Keluarkan Perppu untuk Pemilu 2024

Jogja | Minggu, 03 Juli 2022 | 19:30 WIB

Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024 Ditargetkan Lampaui Target KPU RI

Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024 Ditargetkan Lampaui Target KPU RI

Bekaci | Jum'at, 01 Juli 2022 | 11:31 WIB

Terkini

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:13 WIB

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB