Infografis
Suara.com - Sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini ramai diisukan dilarang ke luar kota oleh pihak pengurus PDIP. Ganjar diisukan dilarang berkampanye ke luar daerah oleh pihak partai.
Kabar mengenai isu yang mencuat di tengah publik tersebut diduga terkait dengan manuver Ganjar dalam kampanye mempersiapkan diri untuk maju pada Pilpres 2024.
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi duduk perkara dalam isu pelarangan tersebut?
Berikut penjelasannya.
Sekjen PDIP: bukan bersifat larangan
Terkait dengan isu pelarangan tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara.
Mewakili pihak partai, Hasto menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar adanya lantaran PDIP tidak pernah melarang Ganjar untuk berkampanye ke luar daerah.
"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai (Rakernas ke II PDIP). Itu yang terjadi," kata Hasto dalam jumpa pers virtual, Kamis (21/7/2022).
Pencitraan jadi problem utama
Baca Juga: Hari Anak Nasional 2022: Silat Bangau Putih Berbalas Silap Mata Jokowi
Hasto juga mengklarifikasi bahwa pihak partai tidak melarang kampanye, melainkan soft campaign yang dilakukan oleh para kader PDIP termasuk Ganjar hanya diperbolehkan untuk kepentingan partai secara keseluruhan.
Sedangkan soft campaign yang bersifat pencitraan perseorangan tidak diperkenankan.
"Kami tidak melarang, tetapi soft campaign itu untuk kepentingan partai bukan untuk pencitraan orang perorang," ujar Hasto.
Soft campaign bertujuan agar kader lebih membumi
Lebih lanjut, soft campaign yang hendak dilakukan oleh para kader harus berpijak pada tujuan untuk lebih membumi dan dekat pada rakyat.
"Itu soft campaign yang diperintahkan ibu ketua umum agar kepemimpinan partai dan kader partai itu betul-betul mengakar dan kuat, sehingga mampu menghadapi terjangan yang dahsyat sekalipun," terang Hasto.
