REGIONAL:
- Pemerintah menyelidiki makalah usulan program Makan Bergizi Gratis untuk Nobel Perdamaian 2026 yang mencatut nama Presiden Prabowo Subianto.
- Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengonfirmasi investigasi tersebut di kantornya pada Rabu tanggal 5 Agustus 2026.
- Kemendagri mengklarifikasi pencantuman lembaga, surat resmi, IPDN, serta staf internal dalam makalah yang beredar.
Suara.com - Pemerintah turun tangan melakukan investigasi terhadap kemunculan makalah mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi nominasi Nobel Perdamaian.
Makalah tersebut diunggah dalam papers.ssn.com dengan judul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Foor Security Industry and Indonesia's Economic Growth".
Makalah tersebut mencantumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu nama penulis.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi.
"Lagi investigasi," kata Qodari di kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Senada, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irawan mengatakan ia sudah membaca makalah yang melampirkan surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor ND/KIE/001/I/2026.
Benni menyampaikan tidak hanya Kemendagri, ada beberapa lembaga lain yang dikaitkan dengan makalah tersebut.
"Terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu. Sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," kata Benni.
Benni mengatakan sudah berkoordinasi langsung dengan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) perihal makalah.
"Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon pak rektor itu bukan dari IPDN," kata Benni.
Klarifikasi juga dilakukan berkaitan dengan nama salah satu pegawai yang dicantumkan di makalah.
"Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum dapat update," kata Benni.
TERPOPULER