Suara.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia angkat bicara ihwal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas penambahan atribut baru sebagai seragam dinas para pegawai berupa baret, tongkat komando dan tanda pangkat.
Diketahui, penambahan atribut baru itu merupakan gagasan dari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Hadi yang merupakan eks Panglima TNI baru menjabat sebagai menteri sekitar satu bulan lebih.
Menanggapi penambahan atribut seragam pegawai di Kementerian ATR/BPN, Doli mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. Ia lantas mengaitkan, apakah nantinya dengan penambahan atribut tersebut akan berdampak terhadap kinerja atau tidak.
"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR-nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," ujar Doli kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).
Doli menegaskan bahwa terpenting saat ini bukanlah atribut seragam. Melainkan terobosan dalam membongkar praktik mafia tanah serta permasalahan lain yang mencakup bidang kerja dan tugas Kementerian ATR/BPN.
"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru/bagus atau tidak," ujar Doli.
"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," katanya.
