Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyukseskan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal ini dikatakan Mahfud saat rapat bersama Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu, Kamis (4/8/2022).
"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," ujar Mahfud dalam keterangannya, Jumat (5/8/2022).
Mahfud menegaskan kalau proses pemilu tidak akan terganggu atau terhenti misalnya hanya karena biayanya tidak lancar. Mahfud juga memastikan semua biaya akan disediakan oleh negara.
"Saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," ucap Mahfud.
Lebih lanjut kata Mahfud, yang sifanya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS, masih akan didiskusikan lebih lanjut.
"Ketua KPU mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses," ungkap dia.
Mantan Ketua MK itu menyebut hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tak ada anggaran.
"Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang."
Baca Juga: Ten Hag Pusing Jelang Man United vs Brighton: Martial Cedera, Ronaldo Tidak Fit
