REGIONAL:
Namun dalam pernyataan kedua oleh pejabat lebih tinggi pada tanggal 21 Juni, mereka mengakui jika polisi tiba 28 menit setelah menerima laporan.
Saat polisi tiba para pelaku sudah melarikan diri dan ambulans datang untuk membawa para perempuan ke rumah sakit.
Pernyataan ini tidak menjelaskan mengapa keterangan polisi bisa berbeda-beda, tapi penyelidikan sedang dilakukan mengenai mengapa polisi lambat memberikan reaksi.
Seorang polisi senior juga telah dipecat.
Harian milik pemerintah China,Global Times, saat itu melaporkan Kepolisian Tangshan memberikan penyelidikan menyeluruh mengenai apa yang sudah terjadi.
Altman Peng,Dosen Mengenai Komunisme dan Feminisme di University of Warwick mengatakan Pemerintah telah menekan agar media lokal tidak memberitakan hal tersebut.
"Media lokal tidak bisa memberitakan masalah ini karena mereka secara langsung dikuasai oleh pemerintah lokal," katanya.
"Beginilah sistem kerja media di China."
Seorang wartawan yang berasal dari luar Tangshan berusaha memberitakan masalah ini, namun mengatakan dia mendapatkan perlakuan buruk dan sempat ditahan pemerintah setempat.
Netizens di China merasa frustrasi dengan sikap tidak transparan dari polisi mengenai serangan Tangshan yang pertama, sebelum akhirnya muncul lagi video lain yang juga viral.
Polisi China tidak mengerti KDRT
Pada tanggal 11 Juli sebuah video yang mengejutkan juga menjadi viral.
Dari rekaman sebuah kamera CCTV di apartemen memperlihatkan seorang perempuan dan anak gadisnya ditarik paksa keluar dari rumah mereka oleh seorang pria.
Keesokan harinya polisi di kota Laiyang mengatakan video itu berhubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana seorang perempuan disiksa secara seksual oleh mantan suaminya.
Video ini kembali mengangkat masalah kekerasan yang dialami para perempuan China.
Bulan Juli, China mengumumkan eksekusi terhadap pria yang membakar mantan istrinya Lamu, seorang vlogger terkenal Tibet di tahun 2020.
Bulan Maret 2016, China meloloskan aturan mengenai KDRT, dengan mengizinkan korban mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.
Namun dampak dari UU tersebut dipertanyakan oleh media pemerintah, yang biasanya jarang mengkritik kebijakan pemerintah.
Kantor berita Xinhua melaporkan setelah UU tersebut diterapkan, sedikitnya 920 perempuan tewas dalam insiden KDRT hanya dalam waktu kurang dari empat tahun.
Ini berarti tiga perempuan tewas dalam insiden KDRT setiap tiga hari sekali di China.
Professor Ivan Sun, pakar kriminologi dari University of Delaware di Amerika Serikat melakukan survei terhadap 934 polisi China yang memiliki pengalaman menangani KDRT di tahun 2019.
Penelitiannya menemukan polisi di China tidak saja memiliki pengetahuan minim mengenai UU KDRT namun juga cenderung menganggap biasa kekerasan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga, dan enggan mengejar pelakunya.
"Banyak polisi China mengatakan ini adalah masalah rumah tangga," kata Professor Sun.
Dia mengatakan kasus-kasus yang diberitakan memaksa polisi China melakukan respons lebih cepat karena mereka takut percakapan di media sosial akan merusak citra mereka.
Professor Sun mengatakan LSM juga menanggung beban untuk melindungi para korban KDRT dengan harus menyiapkan tempat penampungan.
Namun di tengah semua ini, Presiden Xi Jinping malah melakukan tekanan terhadap masyarakat China agar adanya masyarakat sosialis yang lebih tradisional.
Karena itu, menurut Professor Sharon Wesoky dari Allegheny College, banyak LSM yang ditutup padahal mereka didirikan untuk membantu dan memberikan layanan hukum bagi perempuan korban KDRT.
Dia mengatakan bahkan di saat-saat awal adanya layanan tersebut di tahun 2000-an, tidak banyak perubahan yang bisa dilakukan karena begitu banyaknya perempuan yang memerlukan pertolongan.
"Masalahnya begitu besar sehingga bantuan dari LSM tidaklah mencukupi untuk mengatasi masalah yang ada," kata Professor Wesoky.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
TERPOPULER
