REGIONAL:
Suara.com - Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berkata bahwa selama ini jumlah anggaran pensiunan PNS ternyata membebani negara. Misalnya saja, membayar pensiunan pegawai pelat merah tersebut, negara perlu merogoh Rp2.800 triliun.
Angka tersebut sangat besar sehingga Kementerian Keuangan berencana mengubah skema pembayaran pensiun. Sebab, jika dibiarkan, risiko jangka panjang akan semakin meningkat.
Namun, publik melalui media sosial membandingkannya dengan pensiunan DPR yang dinilai jauh lebih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lantas, seperti apa perbandingan skema gaji pensiunan PNS dan DPR?
Gaji Pensiunan PNS
Skema pensiunan PNS saat ini menerapkan sistem pay as you go yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
Dalam skema ini, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ada tambahan dana APBN.
TNI dan Polri juga menerapkan skema yang sama namun dikelola oleh PT ASABRI. Sri Mulyani menilai rangka ini bisa menimbulkan risiko jangka panjang karena menguras APBN.
Dengan sistem sekarang ini, pemerintah membayar pensiunan ke PNS yang masa jabatannya habis hingga ia meninggal dunia. Kemudian, gaji pensiunan tersebut akan diteruskan ke istri/suami.
Sementara dalam fully funded, skema baru yang akan diterapkan, dana pensiun PNS diambil dari persentase take home pay (THP), pembayarannya juga akan dilakukan secara bersamaan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.
Gaji Pensiunan DPR
Perlu diketahui bahwa besaran uang pensiun PNS masih belum sebanding dengan apa yang diterima para anggota DPR. Pasalnya, tiap-tiap mereka akan menerima dana pensiun seumur hidup meski hanya menjabat dalam satu periode atau lima tahun.
Bahkan berdasarkan pasal 17-19, UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara, uang pensiunan anggota DPR itu dapat diwarisi kepada istri/suami hingga anak mereka.
Ini tertuang dalam Pasal 17 yang mengatur, jika penerima pensiun meninggal maka istri sah atau suami sah berhak menerima uang pensiun.
Lalu, ada Pasal 19 yang mengatur jika pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara tidak memiliki suami/istri maka anak pertamanya sebelum berusia 25 tahun berhak mendapatkan hak pensiun.
Dengan kata lain, jika seorang mantan anggota DPR meninggal dunia, uang pensiunannya masih tetap mengalir apabila masih memiliki istri/suami atau anak di bawah usia 25 tahun.
Sementara itu, jika diangkat kembali menjadi DPR atau Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara lainnya, uang pensiun itu otomatis berhenti.
Begitulah perbandingan antara pensiunan PNS dan DPR yang tengah menjadi topik pembicaraan hangat usai Sri Mulyani berencana mengubah skema pensiunan PNS karena dianggap membebani negara.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
TERPOPULER