"Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan," sebut Hilman.
"Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara," lanjutnya.
Selain itu, masalah dam juga menjadi sorotan. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jemaah terbanyak. Lebih 90% jemaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu' sehingga harus membayar dam.
"Perlu difikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jemaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia. Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan," ucapnya.
"Mudah-mudahan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang," harapnya.
Sebelumnya, Sesditjen PHU Abdullah Yunus melaporkan, Rakernas Evaluasi akan berlangsung 30 Agustus-2 September 2022. Rakernas diikuti para pejabat eselon II Ditjen PHU, Konjen RI Eko Hartono, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kapuskes Haji Budi Sylvana, Kakanwil dan Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia, Kepala UPT Asrama Haji.
Rakernas Evaluasi ini menurut Abdullah, mengangkat Tema "Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030".
"Selain evaluasi penyelenggaraan haji 2022, Rakernas menargetkan tersusunnya rencana aksi perbaikan haji 2023," tandasnya.
Baca Juga: Kemenag Sesalkan Walkot Bandung Resmikan Gedung ANNAS: Negara Harusnya Memoderasi
