Jelang Kenaikan BBM Pertalite dan Solar, Apa Saja yang Sudah Terjadi?

Banyak yang protes

Sebelum terjadi kenaikan BBM bersubdisi, sudah banyak pihak yang protes. Hari ini saja ada demo tolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD NTB. Demo itu berakhir ricuh.

Demo dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Mataram.

Di Semarang, pengemudi ojek online sudah mulai resah. Jika BBM naik harga, maka beban operasional mereka akan bertambah. Cerita itu disampaikan Linggar (29), salah satu pengemudi ojol.

Menurut dia selama menjadi pengemudi ojek online sejak 2018 lalu. Kenaikan harga BBM kali ini semakin memperparah kondisi ekonomi, lantaran dibarengi dengan melonjaknya sejumlah bahan pangan. Pendapatannya sebagai pengemudi ojek online per hari, hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan harian dengan kisaran pendapatan Rp 100 ribu.

Masa dari HMI Soloraya saat menggelar demo menolak kenaikan BBM di Balai Kota Solo, Rabu (31/8/2022). [Suara.com/Ari Welianto]

Tak hanya protes, terjadi juga kelangkaan solar subsidi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang petani di sana rela antre panjang dan lama demi dapat solar.

Petani bernama Subagyo itu mengaku sudah lama mengantre. Tetapi jika sampai meninggalkan antrean, dia khawatir solar bagiannya akan diserobot orang lain.

Padahal, dia sangat membutuhkan solar untuk menghidupkan pompa air di sawahnya. Sehingga, dia rela antre berjam-jam demi bisa mendapatkan jatah solar yang dibatasi sebanyak 20 liter.

Cerita lebih miris dipaparkan Aryanto, warga Bojonegoro. Dia mencari solar sampai ke Ngawi. Dia mengaku mulai dari wilayah Bojonegoro hingga area Padangan dan masuk Ngawi, solar sudah sulit didapat.

Dua opsi dari PKS

Ilustrasi bansos, bantuan, sumbangan, subsidi, pinjaman, hutang (pixabay.com)

PKS, sebagai partai di luar pemerintahan, menolak penaikan BBM. PKS meminta pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi bahan bakar minya (BBM) bersubsidi. Cara ini lebih baik daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto. Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi memang harus dibatasai hanya kepada mereka yang berhak. Dengan begitu penerjma BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.

Menurut dia juga, efisiensi penggunaan BBM bersubsidi bisa akan semakin maksimal, jika pembatasan BBM bersubsidi dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat.

Sementara itu, perihal bantuan langsung tunai (BLT), Mulyanto menyarankan pemerintah perlu mengimbangi program BLT dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga atau inflasi serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.