Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan menjadi opsi paling terkahir yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Opsi tersebut pun akan diambil setelah dikomunikasikan dengan DPR dan juga partai-partai politik pendukung pemerintah.
"Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi. Itu pun masih harus dilakukan dengan konfrontasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).
Ia menegaskan, meski partainya merupakan pendukung pemerintahan, pihaknya mengklaim akan tetap berpihak pada rakyat kecil.
"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, ia juga mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat kecil di tengah-tengah wacana kenaikan BBM itu berembus.
"Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19," katanya.
Sebelumnya, rencana untuk menaikan harga BBM bersubsidi hingga kini masih terus dihitung-hitung Presiden Jokowi. Ia sendiri menyatakan masih menghitung dan mengkalkulasi rencana untuk menaikan harga BBM, terutama BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite.
"Untuk BBMnya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Jumat (2/9/2022).
Baca Juga: Dinikmati 80 Persen Orang Kaya, Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Paling Rasional
Tanda-tanda kenaikan harga BBM sendiri sebenarnya sudah mulai terlihat, salah satunya saat pemerintah menyediakan tambahan bantalan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan.
Bahkan, Jokowi menyerahkan bansos perdana tersebut di Kantor Pos Cabang Sentani, Papua pada Rabu (31/8/2022) kemarin. Tak hanya di Sentani, pembagian bansos juga dilakukan Jokowi di Kepulauan Tanimbar. Ia berharap dengan adanya BLT BBM itu bisa menjaga daya beli masyarakat.
"Kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tidak memiliki pilihan lain, selain menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
Kondisi harga minyak mentah dunia yang terus naik kata Luhut menjadi faktor utama pertimbangan pemerintah dalam menyesuaikan harga jual BBM di dalam negeri.
"Masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar. Ini memang kita tidak ada pilihan, seluruh dunia seperti ini," kata Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hibrid pada Selasa (30/8/2022).
