Presiden Jokowi Menjawab Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Kapan Pertalite dan Solar Naik Harga?

Suara.com - Pemerintah belum menaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan waktu rencana kenaikan pun belum ditentukan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan perkembangan rencana penaikan BBM bersubsidi.

Untuk Anda ketahui, jika kuota BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada Oktober.

Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp59,6 triliun.

Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp41,0 triliun. Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp502,4 triliun.

Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat.

Hal itu karena harga jual eceran (HJE) BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan penaikan BBM belum akan dilakukan. Sebab pemerintah masih menghitung nilai penaikan harga BBM bersubsidi, khususnya jenis solar dan pertalite.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Presiden saat ditemui seusai peluncuran teknologi "5G Smart Mining" di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022) hari ini.

Pertamax Turbo cs Turun Harga

Sementara itu alih-alih ramai rencana kenaikan harga BBM, Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi.

Pertamax Turbo RON 98) Dexlite (CN 51) dan Pertamina Dex (CN 53) turun harga.

Penurunan harga meliputi wilayah Papua dan Maluku dengan harga jenis solar, yakni Dexlite dari Rp 18.150 menjadi Rp 17.450 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex menjadi Rp 17.750 dari yang sebelumnya Rp 19.250 per liter.

Beli BBM bersubsidi pakai MyPertamina

Pertamina akan memberlakukan beli BBM bersubdisi pakai MyPertamina. Setiap orang dengan kendaraan roda empat atau yang sesuai dengan akategori tertentu yang ingin membeli dua jenis bahan bakar tersebut wajib daftar aplikasi MyPertamina. Saat ini penggunaan aplikasi MyPertamina berlaku di 50 kabupaten/ kota.

Tercatat sudah ada 820.000 kendaraan yang resmi terdaftar di aplikasi MyPertamina hingga hari ini.

Penggunaan MyPertamina dianggap bagus dan bisa tepat sasaran dalam hal peruntukan pemakaian BBM bersubsidi. Hal itu diungkapkan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman. Meski, implementasinya ke depan masih menunggu aturan yang jelas.