REGIONAL:
Suara.com - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat harga kebutuhan ikut naik. Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya untuk menekan potensi kenaikan harga.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pihak Pemprov DKI itu berharap bahwa kenaikan harga tidak besar dan masih bisa dijangkau warga.
"Hampir pasti ada kenaikan harga. Namun kami harapkan kenaikan harganya tidak besar, sehingga masih dapat dijangkau warga Jakarta khususnya," katanya di Balai Kota Jakarta, Senin (5/9/2022).
Namun, Wagub DKI ini belum bisa membeberkan upaya spesifik yang dilakukan Pemprov DKI untuk menekan potensi inflasi.
Upaya untuk menekan kenaikan harga itu tengah dibahas dengan merapatkan barisan melalui sejumlah rapat koordinasi lintas sektor dan lembaga, termassuk BUMD bidang pangan di Jakarta.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan semua pihak. Terutama Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian) (KPKP) dan BUMD Pasar Jaya. Pokoknya seluruh yang terkait dengan pangan dan inflasi, kami lakukan rapat penyesuaian," imbuh Riza.
Selain meredam kenaikan harga, dalam pembahasannya, kata dia, juga mencari solusi untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah bayang-bayang inflasi atau kenaikan harga.
Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan berdampak pada semua sektor di antaranya angkutan, logistik dan sektor lain.
"Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, semua stakeholder yang ada, bagaimana kami menyikapi ini secara baik, tentu juga nanti akan ada upaya penyesuaian harga," imbuh Riza.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
Adapun kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter.
Kenaikan harga BBM bersubsidi itu mencermati anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung pemerintah naik sampai Rp502,4 triliun dari awalnya Rp152,5 triliun.
Sedangkan sebagian besar subsidi dinikmati masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.
"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers pengumuman penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9). [ANTARA]
TERPOPULER
