Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Banten Subadri Ushuludin menyebut tidak ada perpecahan di internal partainya. Pergantian ketua umum, katanya, dilakukan karena alasan yang masuk akal.
PPP memecat Suharso Monoarfa setelah pernyataannya soal 'amplop kiai' mencuat ke ranah publik. Pernyataan itu tidak dapat diterima oleh PPP lantaran dianggap membuat gaduh.
"Ada banyak hal yang melatarbelakangi pemberhentian Pak Suharso. Jadi, tidak dengan serta-merta dipecat, tapi berangkat dari sebab akibat," tutur Subadri dalam Mukerwil II bertema Konsolidasi dan Sukseskan Pemilu 2024 di Hotel Le Semar, Tangerang, Banten, Jumat (9/9/2022).
Subadri menyebut elektabilitas PPP beberapa waktu terakhir menurun. Akibatnya, majelis partai harus mengambil langkah pembenahan.
"Saya tidak membayangkan jika para majelis di DPP tidak mengambil langkah cepat. Di daerah pun telah banyak demo dari berbagai pihak, terutama penyelamatan kiai. Maka, kami pun akan tunduk dengan keputusan Mukernas Senin lalu," kata dia.
Senada dengan Subadri, pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono yang hadir dalam Mukerwil II menegaskan bahwa PPP tidak sedang berkonflik. Mardiono menuturkan siapa pun pimpinan dan pengurus PPP harus tetap solid.
"PPP ini tempat perjuangan kita yang didirikan oleh para ulama untuk menjadi wadah umat, guna mencapai cita-cita agar rakyat sejahtera lahir batin. Maka, tidak ada tujuan selain kesejahteraan masyarakat apalagi untuk hal pribadi," kata dia.
Menurut Mardiono terselenggaranya mukernas di Banten beberapa waktu lalu yang menghasilkan keputusan baru telah melalui proses panjang serta melibatkan semua komponen partai.
"Partai ingin Pak Suharso menyelesaikan masalah yang timbul dan fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di kabinet Indonesia Maju," kata dia.
Baca Juga: SK Kemenkumham Terbit, Suharso Diharap Berjiwa Besar Lepas Jabatan Ketum PPP
