Jenderal Andika Pensiun Desember 2022, Fadli Zon Soal Panglima Baru: dari Angkatan Laut Juga Baik

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai matra TNI Angkat Laut atau AL layak menduduki posisi panglima TNI usai matra TNI Angkatan Darat atau AD diwakili oleh Jenderal Andika Perkasa menjabat.

Hal itu dianggap Fadli sebagai giliran usai Andika yang pada akhir tahun sudah masuk masa pensiun.

"Saya kita dari angkatan laut juga baik (menduduki panglima TNI) juga karena biar ada semacam pergiliran," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Apalagi, kata Fadli, matra AL sebelumnya sempat diisukan akan mengisi jabatan panglima TNI sebelum akhirnya Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih Andika Perkasa.

"Kemarin juga kan menjadi kandidat yang kuat. Tetapi kemudian dipilih pak Andika kan dan itu juga satu pilihan yang tepat gitu," ungkapnya.

"Kalau sekarang kemudian dari AL saya kira juga bukan hal yang salah gitu, itu juga bisa memperkuat matra yang berbesa yang sekarang, yang memperkuat matra laut gitu," sambungnya.

Kendati begitu, Fadli menghormati apa pun keputusan Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu menjadi hak prerogratif presiden.

"Menurut saya bisa saja terserah presiden yang punya hak progratif yang bisa menentukan itu. Yang jelas kan secara perturan perundang-undangan mereka yang pernah menjadi kepala staf," pungkasnya.

Jenderal Andika Bakal Pensiun

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Pemerintah memastikan kalau pergantian sosok Panglima TNI akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Oh, ya, sudah ada mekanismenya, ditunggu saja," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Kendati demikian, Mahfud mengaku tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Andika. Menurutnya hal tersebut telah menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Apabila Jokowi sudah mengantongi nama pengganti, nama tersebut nantinya akan diserahkan ke DPR RI untuk tindakan lebih lanjut.

"Itu presiden itu yang akan ajukan ke DPR. Ditunggu saja."