Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik rencana penghapusan golongan daya pelanggan listrik 450 VA. Ia menyebut kebijakan tersebut terburu-buru dan tidak berperasaan.
Menurut Mulyanto, seharusnya pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik atau over suplly PLN. Sehingga tidak sampai mengorbankan rakyat lewat penghapusan golongan daya 450 VA.
"Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil," kata Mulyanto, Rabu (14/9/2022).
Kata dia, saat ini masyarakat sedang dalam kondisi sulit. Mulai dari dampal pandemi Covid-19 belum pulih hingga imbas kenaikan harga BBM dan kenaikan harga bahan makanan.
“Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?" kata Mulyanto.
Sementara itu terkait introduksi listrik dari sumber energi baru-dan energi terbarukan, Mulyanto mewanti-wanti pemerintah agar jangan tergopoh-gopoh dan manut saja didikte pihak internasional.
Sebab jika sikap pemerintah seperti demikian, Mulyanto mengatakan pihak yang menjadi korban ialah rakyat.
Menurut Mulyanto, apabila memang golongan daya 450 VA dihapus dan dialihkan ke 900 VA, maka pemerintah tidak boleh lepas tangan. Ia meminta pemerintah memberikan subsidi listrik.
"Jangan subsidinya ikut dihapus, ini akan memberatkan rakyat. Kemudian perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun," kata Mulyanto.
Baca Juga: Kebijakan Penghapusan Listrik 450 VA Bagi Warga Miskin Dinilai Bukan Solusi
Tetapi sebelum menentukan kebijakan-kebijakan tersebut, Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk lebih dulu berkonsultasi dengan DPR melalui Komisi VII yang membidangi energi.
"Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini," imbuhnya.
