Suara.com - Pemandangan unik terjadi di tengah demo mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan. Polrestas Banjarmasin tampak mengawal ratusan massa yang berunjuk rasa di tengah guyuran hujan deras sepanjang siang, Kamis (15/9/2022).
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito memuji kinerja anak buahnya. Menurutnya meski hujan, namun semangat semua anggota polisi dalam mengawal demo tetap tak surut.
"Meski hujan, tak menyurutkan semangat anggota semua untuk tetap memberikan pelayanan pengamanan demo adik-adik mahasiswa," kata Kombes Pol Sabana A Martosumito di Banjarmasin, Kamis (15/9/2022).
Menurutnya, penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi hak setiap warga negara demokrasi karena diatur Undang-Undang. Atas dasar itu, pihaknya senantiasa memberikan pengawalan agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib.
Meski demikian, ia tetap berpesan agar mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan damai dan tidak anarkis sehingga menganggu ketertiban umum.
"Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan pelaksanaannya berjalan damai," pesan Sabana.
Sabana menilai bahwa mahasiswa adalah generasi cerdas yang diperlukan bangsa Indonesia untuk bisa lebih maju lagi. Sehingga, lanjutnya, pemikiran yang disampaikan mahasiswa sangatlah berarti.
Namun sekali lagi, Sabana mengingatkan agar mahasiswa jangan sampai mudah diprovokasi, apalagi ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang ingin negara ini tidak kondusif. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa.
"Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena selama gelombang unjuk rasa menolak kenaikan BBM tetap berjalan damai dan tertib," ucap Sabana.
"Mari kita jaga kondusifitas kota ini demi berlangsungnya roda pembangunan dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat seiring melandai-nya pandemi," sambungnya.
Sebagai informasi, ada dua isu yang diangkat kelompok mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Banjarmasin itu.
Isu pertama adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemudian isu kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama penuntasan kasus aktivis HAM Munir. [ANTARA]
