PKS: Peringatan dari SBY soal Potensi Pemilu Tidak Jurdil Bikin Semua Waspada

Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) tentang adanya potensi Pemilu 2024 tidak jujur dan adil.

Mardani berujar, pernyataan Presiden ke-6 RI membuat semua pihak tentu menjadi lebih waspada. Terlebih, dikatakan Anggota Komisi II DPR ini, kecurangan memang masih ditemukan.

"Bagus sekali membuat kita semua waspada karena di lapangan memang masih ditemukan kecurangan," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

"Apalagi kalau ada isu tiga periode kah, ada isu wapres kah, isu macam-macam justru semua harus waspada," Mardani menambahkan.

Berdasarkan pernyataan SBY, Mardani memandang bahwa memang memungkinkan ada skenario kecurangan Pemilu yang akan dilancarkan.

Karena itu kewaspadaan tentu perlu ditingkatkan

"Kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat pemilu tidak jurdil. Pak SBY bagus, peringatan buat kita semua," kata Mardani.

Dugaan Kecurangan

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono sudah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.

Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.

Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?

SBY menyatakan mengetahui informasi bahwa Pemilihan Presiden nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Karena itu, jelas SBY, pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.