Infografis
“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.
SBY juga menyinggung bahwa selama dua dekade menjabat sebagai presiden, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan seperti itu. Pidatonya ini sontak membuat kubu PDIP merasa 'panas'.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan jika SBY terlalu berlebihan dan berbicara sesuatu yang bohong. Ia juga menyatakan seharusnya Rapimnas dipakai untuk menyampaikan kebenaran politik.
Tak mau kalah, Hasto balik menuding Pemilu 2009 di era SBY terdapat kecurangan serta kenaikan harga BBM yang juga memberatkan masyarakat.
4. Tidak Bisa Jadi Presiden G20
Pernyataan pengamat politik Boni Hargens yang mengklaim Indonesia seperti berlari di tempat selama 10 tahun diperintah SBY dibantah politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia menilai pemerintahan SBY justru menunjukkan peningkatan, khususnya dari aspek nilai APBN.
"Karena itulah kemarin saya bilang, kalau bergerak di tempat, nggak mungkin lah Indonesia masuk G20 yang sekarang difestivalisasi oleh Pak Jokowi. Memang bisa Pak Jokowi menjadi Presiden G20 (kalau tidak ada landasan dari era SBY)?" kata Jansen.
"2004 ketika Pak SBY pemerintahan dari Ibu Mega, APBN kita itu cuma Rp 400 triliun. Di 2014, ketika Pak SBY turun, APBN kita sudah hampir Rp 2.000 triliun, Rp 1.800 sekian lah, artinya naik 4,5 sampai 5 kali lipat," lanjutnya.
Jansen juga menantang Jokowi membuktikan jika memang pemerintahannya maju secara nyata dengan memastikan Indonesia diberikan APBN sampai berkali lipat seperti yang pernah dilakukan SBY di akhir periode.
Baca Juga: Perang Pilpres 2024, Pakar Sebut Jokowi Diam-Diam Jadi King Maker: Dia Sulit Dibaca
"Kalau Pak SBY memberikan APBN kepada Pak Jokowi Rp 1.900 triliun, saya katakan kemarin 4 kali lipat, kalau nanti 2024 Pak Jokowi turun APBN bisa Rp 6.000 triliun, saya cium kaki Pak Jokowi!" tegas Jansen.
