REGIONAL:
Suara.com - Demi memberikan pelayanan keamanan siber secara menyeluruh kepada masyarakat, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber / Computer Security Incident Response Team Kabupaten Mojokerto (MojokertoKab-CSIRT). Fasilitas ini hadir sebagai bagian kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kegiatan peluncuran dilakukan oleh Bupati Ikfina bersama Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi BSSN Rinaldy, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Hudiyono, Asisten 3 bidang administrasi umum Setda Kabupaten Mojokerto Siswandi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto.
"Para kepala perangkat daerah, kepala bagian dan semuanya bisa untuk memanfaatkan layanan ini. Silakan melakukan kewaspadaan terhadap semua staf. Semua proses bisnis yang melalui memiliki ancaman, dan kita harus waspada jangan sampai lengah. Semua yang kita upayakan ini betul-betul harus diprioritaskan, khususnya terkait dengan kemampuannya dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi yang begitu pesat," terang Ikfina, di Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Jatim, Kamis (13/10/2022) pagi.
Secara umum, peluncuran CSIRT dilaksanakan untuk membantu penyelidikan dan melindungi sistem informasi atau keamanan data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi perangkat daerah dan melakukan pencegahan insiden dengan melakukan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi dan tujuan atas arsitektur keamanan informasi di lingkungan Pemkab Mojokerto.
Ikfina menyebut, serangan siber memberikan ancaman yang merugikan terhadap sistem dan jaringan serta pengguna sistem elektronik. "Manipulasi, pencurian dan serangan terhadap data dan informasi juga akan berpengaruh terhadap prestasi dan kinerja organisasi," tambahnya.
Orang nomor satu di Pemkab Mojokerto itu mengapresiasi dan menyambut baik atas terbentuknya Tim MojokertoKab-CSIRT. Ia berharap, tim dapat terus berkolaborasi, bersinergi dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber, sehingga dapat menghasilkan ruang siber yang aman dan dapat diandalkan guna mewujudkan reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Mojokerto.
"Tim dan agen-agen insiden siber di setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya dan melakukan monitoring keamanan terhadap informasi masing-masing," ujarnya.
Ia minta Tim CSIRT untuk mampu menjalankan peran koordinatif, responsif dan proaktif dalam menjamin ketersediaan, integritas dan kerahasiaan data serta informasi yang akan digunakan dalam mengambil kebijakan di pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Ikfina juga berharap dukungan penuh dari BSSN untuk meningkatkan kualitas sumber daya tim guna mendukung keamanan siber dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berkualitas.
CSIRT Jadi Salah Satu Proyek Prioritas Strategis
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi, Deputi IV, BSSN, Rinaldy mengatakan, Kabupaten Mojokerto merupakan daerah ke-17 yang mendaftarkan CSIRT-nya ke BSSN dan melakukan launching CSIRT dari total keseluruhan 514 kabupaten kota di Indonesia.
Pembentukan CSIRT ini menjadi salah satu proyek prioritas strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
"Tahun 2020-2024, pembentukan CSIRT ditargetkan sebanyak 131 CSIRT. Tahun ini akan dibentuk 32 CSIRT yang tersebar di kementerian, lembaga, dan daerah. Kabupaten Mojokerto terpilih ditetapkan sebagai pilot project CSIRT di Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, berdasarkan data dari website Honeynet BSSN, pada Januari - Sseptember 2022, terdapat 149 juta serangan siber yang terjadi di Indonesia. Di Jatim sendiri, serangan siber mencapai 12 juta kasus.
Ardi membeberkan, di Kabupaten Mojokerto masih terdapat beberapa isu yang cukup krusial, diantaranya, pertama, belum optimalnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyebabkan kerentanan dan ancaman siber yang meliputi aspek confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, authenticity, accountability dan reliability, sehingga perlu adanya tim yang bisa mengedukasi, mengasistensi dan bahkan menyelesaikan permasalahan siber yang terjadi.
Kedua, dalam penyelenggaraan sistem elektronik belum menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian sehingga gangguan yang terjadi pada perangkat daerah bisa diminimalisir.
"Dan terakhir belum ada sistem penanggulangan insiden untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus," pungkasnya.
TERPOPULER
