Resmikan HLIGM-FRPD 2022, Menko PMK Sampaikan Komitmen RI dalam Memenuhi Hak Disabilitas

Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mewakili Presiden RI Joko Widodo membuka pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik atau High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD), di Hotel Fairmont Jakarta, pada Rabu (19/10/2022).

Pertemuan ini diselenggarakan oleh United Nations Economi and Social Commision for Asia and The Pasific (UN ESCAP) bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta, 19-21 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh sekitar perwakilan 38 negara ESCAP yang bergabung secara hybrid.

Muhadjir mengatakan, Pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian yang kuat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas. Dia memaparkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagai penguatan dalam agenda pembangunan nasional, pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

"Indonesia terus berkomitmen untuk mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas," ujar Muhadjir.

Kemudian, Muhadjir juga menjabarkan, bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan penyandang disabilitas adalah dengan diberikan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas yang bertalenta, misalnya dalam bidang olahraga akan disiapkan untuk menjadi atlet. Kemudian juga penyandang disabilitas diberikan berbagai pemberdayaan keterampilan dan ekonomi supaya bisa berdikari.

"Pelaksanaan kebijakan dan program yang juga dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas," tegasnya.

Menurut Muhadjir, pertemuan lintas negara Asia Pasifik ini akan berpengaruh besar dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang penting untuk penyandang disabilitas. Menurutnya, dengan pertemuan ini akan terjadi pertukaran pemahaman terkait kebijakan yang mengarusutamakan pemenuhan hak penyandang disabiltas.

Karenanya, dia berharap, pertemuan internasional ini akan menghasilkan berbagai kebijakan stretegis untuk pembangunan berprespektif penyandang disabilitas, dan berupaya penuh untuk terus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

"I am confident that by working together and having strong global partnerships, we can accomplish disability visibility, accessibility, inclusion, and equality of rights!" ungkap Menko PMK dalam Bahasa Inggris.

"Saya yakin, dengan bekerja sama dan memiliki kemitraan global yang kuat, kita dapat mencapai visibilitas disabilitas, aksesibilitas, inklusi, dan kesetaraan hak," ucapnya.

Di acara tersebut, Muhadjir juga disambut dengan kesenian Tari Betawi yang dibawakan adik-adik disabilitas autisme dan Tari Bali yang dibawakan oleh adik-adik penyandang disabilitas fisik. Kemudian juga disuguhkan penampilan musik gamelan dengan membawakan lagu viral "Ojo Dibandingke" yang dibawakan oleh adik-adik penyandang disabilitas fisik.

Dalam kesempatan tersebut hadir Sekretaris Eksekutif ESCAP Dr Armida Salsiah Alisjahbana dan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini. Konferensi. Kegiatan juga uga menghadirkan pembicara tingkat tinggi dari Indonesia dan negara-negara anggota lainnya serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.

Sebagai informasi, Negara Anggota ESCAP ditahun 2012 memproklamirkan komitmen Kawasan "The Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022". Mengadopsi the Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific sebagai salah satu tujuan pembangunan dunia yang spesifik disabilitas.

Komitmen tersebut berakhir di tahun 2022 dan pertemuan di Jakarta ini ditujukan untuk melakukan kajian akhir (review) yakni mencatat pencapaian, tantangan, dan pembelajaran selama satu dekade, dan untuk memetakan arah strategis baru ke depan. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Secara umum, konferensi dibagi menjadi tiga sesi. Sesi substantif pertama, peserta akan meninjau status dan tren pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik serta kemajuan, tantangan, dan prioritas yang muncul dalam implementasi Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik, 2013-2020, dan Strategi Incheon.