Komarudin menekankan PDI Perjuangan memiliki mekanisme yang harus ditaati oleh semua kader.
"Itu (dukungan) hanya diumumkan oleh ketua umum PDI Perjuangan. Kita boleh dukung, secara pribadi kita boleh dukung calon-calon, tapi tak boleh mengungkapkan itu. Kita hanya boleh menyiapkan barisan, dan nanti akan diumumkan. Siapapun, (merasa) cocok atau tidak cocok, kita harus melaksanakan itu," katanya.
"Karena itulah tadi pak sekjen bilang, kita ini bukan gerombolan politik. Kita organisasi yang diatur oleh aturan-aturan lain yang harus tunduk dan taat."
Komarudin juga menjelaskan kenapa Ganjar yang menyatakan siap maju menjadi calon presiden, justru hanya diberi teguran lisan.
"Tadi kan, kemarin saya sampaikan, Pak Ganjar itu tidak mendeklarasikan diri sebagai calon, dia itu hanyalah (menjawab) pertanyaan rentetan dari wartawan. Dia hanya menjawab. Dan memang partai (PDIP) itu mempersiapkan kader bangsa. Untuk siap dicalonkan ke tingkatan mana saja. Pak Ganjar dalam klasifikasi itu. Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan waktu itu yang keras," kata dia.
"Tapi Pak Rudy, karena mengungkapkan dukungan kepada calon-calon tertentu, itu yang dilarang oleh keputusan kongres. Itu hanya bisa disampaikan ibu Mega, tentu pada waktunya. Tentu tidak sekarang."
Teguran kepada kader yang dilakukan PDI Perjuangan dinilai analis politik Arif Nurul Imam merupakan hal yang wajar karena partai memiliki aturan main.
"Saya kira itu wajar karena PDIP tentu memiliki mekanisme dalam pilpres. Artinya setiap kader PDIP wajib menaati mekanisme tersebut termasuk Ganjar dan Rudyatmo," kata Arif kepada Suara.com. [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER
