REGIONAL:
Suara.com - Massa dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) di Aksi 411 akhirnya membubarkan diri dari Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/2022) usai gagal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pantauan Suara.com di lokasi, massa membubarkan diri sekira pukul 19.30 WIB. Mereka berjalan secara bergerombol dengan pakaian yang sudah basah kuyup di tengah guyuran hujan derah yang disertai gemuruh petir.
Arah massa yang membubarkan diri tersebut menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Seiring dengan berakhirnya aksi, mobil komando pun meninggalkan lokasi.
Usai massa GNPR membubarkan diri, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat yang sebelumnya ditutup polisi dengan barrier dan kawat berduri kini sudah dilalui secara normal. Beberapa petugas polisi terlihat menyebar mengatur barisan massa saat membubarkan diri.
Salat Berjamaah Saat Hujan Deras
Sebelumnya, massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tetap menggelar Salat Magrib berjamaah di Patung Kuda, Jakarta, Jumat (4/111/2022) saat Aksi 411 meski diguyur hujan deras dan angin kencang.
Pantauan Suara.com, semulanya orator dari atas mobil komando meminta massa untuk tidak meninggalkan lokasi aksi. Setelah itu, terdengar lantunan adzan dari speaker mobil komando.
Terpantau massa mulai merapikan saf lalu mengambil posisi untuk salat. Puluhan laskar GNPR tampak membuat border di sekitar massa yang sedang salat.
Menantu Habib Rizieq Shihab (HRS) Habib Irfan Alaydrus menjadi Imam Salat Magrib. Momen itu berlangsung sekitar 10 menit. Selepas itu, massa GNPR melanjutkan orasi meski di bawah hujan deras dan diwarnai gemuruh petir.
Tuntutan Aksi 411
GNPR yang juga tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 akan menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lengser dari jabatannya sebagai kepala negara.
Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut.
GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.
Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.
"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).
"Oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," katanya.
TERPOPULER
