Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak terima jika Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan atau Aher disamakan dengan tiga serangkai.
Adapun tiga serangkai yang dimaksud Hasto adalah Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Menurutnya, perbandingan itu agak berlebihan.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pernyataan Hasto itupun mendapatkan tanggapan menohok dari Demokrat. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyemprot Hasto minim daya imajinasi.
Kamhar mengatakan bahwa tiga serangai tersebut perlu dimaknai dengan semangat secara kontekstual. Apalagi, tiga serangkai tersebut berhasil mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kala itu, yaitu memperoleh kemerdekaan dari tangan penjajah.
"Tanggapan Bung Hasto menunjukkan minim atau kurangnya daya imajinasi yang dimiliki. Tiga serangkai ini mesti dimaknai sebagai ‘semangat’ secara kontekstual," kata Kamhar melalui pesan singkat, Jakarta, Sabtu (12/11/2022).
Kamhar pun menyindir kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini tidak mencerminkan perjuangan yang dilakukan tiga serangkai Soekarno-Hatta-Sjahrir di era kemerdekaan.
"Situasi yang hampir serupa meski tak sama saat ini tengah dihadapi sebagai bangsa. Negara kita kaya raya namun masih banyak kemiskinan, pengangguran naik dan banyak PHK tapi tenaga kerja asing di pertambangan terus meningkat," kritik Kamhar.
Kamhar juga mengkritisi bagaimana proses pemilihan pemimpin yang dilakukan secara demokratis di Indonesia, tetapi nyatanya sistem demokrasi dinilainya tidak dijalankan dengan baik.
Di samping itu, lanjutnya, banyak janji pemerintahan saat ini yang tidak kunjung ditepati. Ditambah utang negara yang terus menumpuk sepanjang sejarah bangsa ini berdiri.
Baca Juga: Partai Politik Gaspol Mendeklarasikan Bacapres 2024, Najwa Shihab Beri Pujian: Bagus Dong
"Ironisnya lagi tanpa malu menakut-nakuti rakyat yang belum juga usai keresahan dan kesusahannya akibat terpaan pandemi Covid-19 dengan resesi ekonomi 2023 yang terbungkus kepentingan penundaan Pemilu," sentilnya.
"Praktik pembodohan dan ‘penjajahan’ ini yang mesti dilawan," tegas Kamhar.
Oleh sebab itu, Kamhar menyampaikan bahwa Koalisi Perubahan yang berisikan Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PKS tidak hanya menawarkan soal calon presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres).
"Tetapi tatanan baru pasca rezim Presiden Jokowi untuk merapikan ulang republik, menjemput keadilan sosial yang menjadi khidmat kita bernegara," pungkasnya.
