Suara.com - Pembangunan Masjid Agung Kota Depok yang bakal menggusur bangunan SD Negeri Pondok Cina 1 menuai penolakan dari sejumlah orang tua siswa dan pegiat hak asasi manusia.
Namun Wali Kota Depok Mohammad Idris berkeras dengan rencananya itu dengan dalih masjid tersebut sudah lama dirancang dan telah mengantongi restu dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Namun begitu Penasihat Dewan Masjid Indonesia Nasaruddin Umar meminta pemerintah kota Depok 'duduk bersama' DPRD dan warganya untuk mencari solusi atas polemik tersebut.
Jangan sampai, kata dia, pembangunan masjid mengorbankan pendidikan karena 'sama pentingnya'.
Sementara peneliti dari Setara Institut Halili Hasan menilai pembangunan Masjid Agung Kota Depok tidak mendesak karena jumlah masjid di sana sudah sangat banyak.
Baca juga:
- Penggerebekan pesta privat di Depok: ‘Bukan pesta bikini’, pemberitaan media yang ‘pentingkan clickbait’ sudutkan remaja sebagai 'tidak bermoral'
- Komunitas LGBT 'melawan' pernyataan wali kota Depok: 'Ini rumah kami, saya harus bertahan'
Kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1, Kota Depok, kembali dilakukan tanpa kehadiran guru.
Di dalam kelas, anak-anak mendapat materi pelajaran dari seorang relawan. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak Senin (14/1) lalu.
Salah satu orangtua siswa, Ecy Tuasikal, tetap menginginkan anaknya bersekolah di SDN Pondok Cina 1. Alasannya, pemindahan ke sekolah baru hanya menyusahkan para orangtua.
"Saya di sini nggak sendiri, ada orangtua yang punya anak dua atau tiga yang bersekolah di sini. Sementara kebijakan memindahkan ke dua sekolah, otomatis mereka terpisah, bagaimana nanti sibuknya orangtua," kata Ecy kepada wartawan Ary yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (16/11).
Pada akhir Agustus 2022, sebuah rapat yang dihadiri dinas pendidikan, kepala sekolah, dan camat menyebutkan bahwa murid-murid SDN Pondok Cina 1 akan digabungkan ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.
Tapi di situ, perwakilan orangtua siswa menolak rencana soal peleburan tersebut. Mereka berkeras untuk dibuatkan bangunan sekolah baru.
Menurut Ecy, pemindahan itu bakal menimbulkan masalah baru lantaran jadwal belajar siswa dibagi menjadi dua: pagi dan siang.
"Ini akan menimbulkan permasalahan lain," sambung Ecy.
Orangtua siswa lainnya, Kurnia, juga sependapat. Ia tetap menuntut agar dibangun sekolah baru, bukan digabungkan dengan sekolah lain.
"Kami orangtua murid SDN Pondok Cina 1 tidak keberatan dipindahkan, tetapi harus ke satu gedung dan jam belajar harus normal seperti biasa yang berlaku," ujar Kurnia.
"Perihal relokasi ini tidak pernah ada kata sepakat," tegasnya.
Mengapa sekolah dijadikan masjid?
Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 ramai diperbincangkan publik setelah video yang memperlihatkan akses masuknya terhalang pembangunan trotoar Jalan Margonda Raya viral di media sosial.
Belakangan diketahui, pengerjaan trotoar itu memang sengaja dilakukan dan telah sesuai dengan rencana kerja Pemkot Depok. Pasalnya, gedung SDN Pondok Cina 1 akan digusur untuk diubah menjadi masjid.
Namun polemik soal pembangunan masjid di atas lahan sekolah ini sebetulnya sudah berlangsung lama.
Semua ini berawal dari permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang klaimnya masyarakat kesusahan mencari masjid di Jalan Raya Margonda.
Ridwan Kamil lalu memerintahkan Wali Kota Depok mencarikan lahan kosong yang strategis untuk pembangunan masjid agung.
Namun karena lahan kosong di Margonda sudah di atas Rp30 juta per meter, Ridwan Kamil minta ada aset Pemkot Depok yang bisa dialihfungsikan.
Pilihan jatuh pada SD Negeri Pondok Cina 1.
Pada 14 Februari 2022, Ridwan Kamil dan Wali Kota Depok berkunjung ke sana. Kemudian di bulan Juni, Wali Kota Depok menerbitkan surat ke Dinas Pendidikan tentang pengalihan fungsi sekolah itu, sekaligus usulan penghapusan SDN Pondok Cina 1 dari daftar inventaris Disdik.
Rencananya, awal tahun 2023 pembangunan masjid sudah bisa dimulai dengan dana APBD Provinsi Jawa Barat senilai Rp18,8 miliar.
Masjid ini akan berdiri di atas lahan seluas 1.603 meter persegi dan diperkirakan selesai pada Agustus 2023.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Dudi Mi'raz dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, mengklaim Forum Komunikasi Umat Bergama (FKUB) sudah tanda tangan persetujuan bersama perwakilan masyarakat.
'Masjid sudah sangat banyak'
Merespons besarnya penolakan pembangunan masjid di atas lahan sekolah, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, berjanji akan menyediakan lahan dan bangunan sekolah baru untuk SDN Pondok Cina 1.
Menurutnya, rencana penyediaan lahan dan bangunan baru itu sedang dibahas. Untuk sementara ia minta murid-murid direlokasi ke sekolah lain.
Adapun anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, meminta Pemkot Depok menunda pembangunan masjid tersebut sampai gedung sekolah baru tersedia.
Babai pun meminta sarana belajar mengajar yang sudah terlanjur diangkut agar segera dikembalikan dan anak-anak dapat bersekolah seperti biasa.
"Hak anak-anak didik bahwa proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan di SDN Pondok Cina 1, dan seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang jadi hak-hak anak didik dikembalikan dan para karyawan serta guru dan anak didik harus menjalan PKBM secara normal," katanya.
Peneliti dari Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan keputusan Pemkot Depok menggusur gedung sekolah untuk dijadikan masjid "tidak bisa diterima".
Kalau merujuk pada kepentingan publik, menurutnya, sekolah lebih dibutuhkan ketimbang masjid yang menurutnya sudah terlalu banyak.
Untuk diketahui di Indonesia, masjid paling banyak ada di Jawa Barat yaitu 59.240 unit.
Data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mencatat jumlah masjid di Kota Depok saja sebanyak 706 bangunan, sementara musala ada 240 bangunan. Sementara jumlah sekolah SD di Kota Depok hanya setengah jumlah masjid.
Adapun di Kecamatan Beji --yang menjadi lokasi penggusuran sekolah-- terdapat 83 masjid dan 17 musala.
"Saya kira kita tidak kekurangan masjid. Di Indonesia yang mayoritas muslim, tiap kilometer pasti ketemu masjid. Jadi tidak urgen untuk pembangunan masjid, yang apalagi mengorbankan fasilitas pendidikan," ujar Halili Hasan kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/11).
Halili menjelaskan ada beberapa hal yang membuat kebijakan Pemkot Depok lebih mementingkan simbolisasi keagamaan Islam.
Pertama, karena masih kuat dan belum berubahnya kepentingan politik para pejabat daerah yang berpihak pada "ke-Islaman konservatif" dan kedua, secara kultur tokoh-tokoh agama di Depok didominasi kelompok FPI dan HTI.
"Sehingga kalau ditanya apakah dalam irisan itu ada ketimpangan dalam relasi yang memengaruhi kebijakan publik? Jawabannya iya, sehingga kecenderungan kebijakan, tata kelola di Depok memang mengistimewakan simbolisme ke-Islaman," imbuh Halili.
"Dibandingkan dengan menganggarkan dana yang cukup besar untuk perbaikan kualitas pendidikan, bagi mereka lebih baik untuk masjid yang sebenarnya sudah banyak."
"Dan ini sebenarnya bentuk lain dari politisasi identitas dalam wajah birokrasi pemerintahan."
Karena itulah, Halili menilai Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama harus turut campur tangan menengahi polemik pembangunan masjid di lahan SDN Pondok Cina 1.
Sebab bagaimanapun, pemerintah daerah harus bekerja dan menggunakan anggaran rakyat untuk kepentingan semua pihak.
"Kalau ada kecenderungan masjid mengorbankan fasilitas publik yang lain, mestinya kanwil kemenag bisa memainkan peran melakukan mediasi atau memberikan pendapat tentang bagaimana harusnya tata kebhinekaan dalam program dan anggaran."
TERPOPULER
