Dituding Bapak Politik Identitas, Anies Baswedan Tantang Balik: Tanya Masyarakat Nasrani, Diskriminatif Tidak?

Ruth Meliana Dwi Indriani, Elvariza Opita

Jum'at, 18 November 2022 | 19:44 WIB
Dituding Bapak Politik Identitas, Anies Baswedan Tantang Balik: Tanya Masyarakat Nasrani, Diskriminatif Tidak?
Anies Baswedan tiba di lokasi deklarasi, Grand Pacific Hall, Rabu (16/11/2022). (kontributor/uli febriarni)

Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta kerap dijuluki sebagai bapak politik identitas. Namun tampaknya Anies sudah gerah menyandang sebutan ini berlama-lama, sehingga belakangan mencoba mendebatnya.

Salah satunya seperti dilihat Suara.com di kanal YouTube-nya, Anies menilai persepsi tersebut muncul ketika ia bertarung di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Namun kini ia sudah purnatugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakan ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif?" ujar Anies dikutip pada Jumat (18/11/2022).

"Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakan ditunjukkan kebijakan Anies yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan?" sambungnya.

Anies Baswedan membahas soal sebutan politik identitas. (YouTube/Anies Baswedan)
Anies Baswedan membahas soal sebutan politik identitas. (YouTube/Anies Baswedan)

Anies kemudian meminta publik untuk melihat rekam jejaknya alih-alih percaya dengan semua persepsi yang berkembang. Anies menyebut, ada dua lembaga survei yang telah mengevaluasi kepuasan publik di ujung periodenya.

"2 surveyor yang bukan sahabatnya Anies, Vox Populi dan LSI, yang satu (tingkat kepuasannya) 83% dan yang satu 80%. Artinya, nggak ada itu polarisasi yang diduga itu," jelasnya.

"Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat dengan minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017," imbuhnya.

Anies menilai persepsi itu sudah tidak valid lagi sebab ia pun bisa menunjukkan hasil kerjanya selama 5 tahun belakangan. Apalagi persepsi adalah penilaian orang lain dan Anies tidak berkapasitas menanggapinya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga saat acara perpisahan di Balai Kota, Jakarta pusat, Minggu (16/10/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga saat acara perpisahan di Balai Kota, Jakarta pusat, Minggu (16/10/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

"Ketika sudah tahun keempat saya mulai tanya, bisa tidak ada Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Tidak ada," kata Anies.

baca juga

"Tanya saja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Budha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya?" lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Hasilnya, menurut Anies, masyarakat justru memberi penilaian positif untuk kinerjanya. "Mereka bilang baru pertama kali nih kami diurusi sama gubernur. Saya bisa (tunjukkan), ada banyak buktinya," tegasnya.

"Jadi, yang terjadi justru sebaliknya," pungkasnya, memastikan bahwa julukan politik identitas sudah tidak relevan lagi dengannya karena Anies merasa sudah mengakomodir kebijakan terbaik untuk semua agama dan kebudayaan.

Untuk video selengkapnya dapat disaksikan di sini.

Partai NasDem Klaim Politik Identitas Terjadi Gara-gara Ahok

Ahok. (@basukibtp)
Ahok. (@basukibtp)

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi mengungkap pengakuan yang cukup mengejutkan. Sebab ia menilai bukan Anies lah yang memulai politik identitas melainkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Padahal Partai NasDem mendukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

"Lahirnya pemilihan Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktornya bukan Anies tapi Ahok, orang Kristen, Cina mengutip ayat Al Quran, berangkatnya dari situ, yang menafsirkan ayat semaunya, di sini titik tolaknya," tegas Gus Choi.

"Lalu kemudian ada reaksi dari aksi Ahok, reaksi yang berbau agama lalu dijadikan satu framing seolah politik identitas dan dialamatkan ke Anies," katanya melanjutkan.

Karena itulah ia merasa framing politik identitas tidak tepat bila dialamatkan kepada Anies. Ia mengaku menjadi saksi terjadinya seluruh karut-marut tersebut.

"Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok yang waktu itu kita dukung karena kinerjanya segala macam. Jadi kalau ngangkat politik identitas mari kita lihat ujung permasalahannya, kan Ahok," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bukan Prabowo atau Ganjar, Sosok Ini Dinilai Paling Layak Jadi 'The Next Jokowi', Siapa?

Bukan Prabowo atau Ganjar, Sosok Ini Dinilai Paling Layak Jadi 'The Next Jokowi', Siapa?

Mamagini | Jum'at, 18 November 2022 | 19:22 WIB

Ramai Survei Jelang Pilpres 2024, Pengamat Ingatkan Elektabilitas Bukan Jaminan Menang: Anies dan Jokowi Contohnya

Ramai Survei Jelang Pilpres 2024, Pengamat Ingatkan Elektabilitas Bukan Jaminan Menang: Anies dan Jokowi Contohnya

Mamagini | Jum'at, 18 November 2022 | 17:53 WIB

Pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Disebut Ada Kepentingan Politik, Ini Komentar FX Rudy

Pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Disebut Ada Kepentingan Politik, Ini Komentar FX Rudy

Surakarta | Jum'at, 18 November 2022 | 16:38 WIB

Dear Relawan, Anies Baswedan Ajak 'Saweran' demi Dukung Pencapresan: Biar Tak Ada Beban ke Pendonor Raksasa

Dear Relawan, Anies Baswedan Ajak 'Saweran' demi Dukung Pencapresan: Biar Tak Ada Beban ke Pendonor Raksasa

News | Jum'at, 18 November 2022 | 16:50 WIB

Politikus Senior PDIP Kritik Anies, 'Gak Ada Bakal Calon Presiden Sudah Berkeliaran', Ganjar Bagaimana?

Politikus Senior PDIP Kritik Anies, 'Gak Ada Bakal Calon Presiden Sudah Berkeliaran', Ganjar Bagaimana?

News | Jum'at, 18 November 2022 | 15:54 WIB

Dulu Satu Kubu, Kini NasDem Salahkan Ahok Terkait Politik Identitas di Jakarta: Tafsir Ayat Semaunya!

Dulu Satu Kubu, Kini NasDem Salahkan Ahok Terkait Politik Identitas di Jakarta: Tafsir Ayat Semaunya!

News | Jum'at, 18 November 2022 | 15:21 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×